Islam dan demokrasi merupakan dua konsep yang sering  dianggap bertentangan, namun Indonesia memberikan contoh unik bagaimana kedua prinsip tersebut dapat hidup berdampingan dalam konteks yang kompleks dan multikultural. Indonesia mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia dan telah menganut sistem demokrasi sejak jatuhnya kediktatoran pada tahun 1998.
Pertama-tama, perlu dipahami bahwa Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai agama mayoritas, Islam membekali individu dan masyarakat dengan kerangka nilai dan moral yang kuat. Namun prinsip demokrasi seperti hak pilih universal, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum menjadi pilar utama  sistem politik Indonesia saat ini.
 Meskipun begitu hubungan antara demokrasi dan Islam di Indonesia menghadirkan tantangan terhadap kebebasan dan pertumbuhan, dimana demokrasi gagal membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pada tingkat tertentu justru berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial yang lebih lanjut. Selain itu, meskipun Islam terkadang dapat berfungsi sebagai alat untuk menerapkan kebijakan populis,  mayoritas non-Muslim juga dapat melakukan tindakan diskriminasi terhadap pengikutnya. Baik demokrasi maupun Islam telah dieksploitasi dan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan politik dan mendapatkan popularitas di kalangan pemilih.Â
Fenomena ini berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia, dan tantangan dalam pengembangan demokrasi  di tanah air sudah jelas. Dalam hal ini juga terdapat  tantangan  populisme eksternal, mulai dari kelompok jihadis yang berambisi teroris hingga Front Pertahanan Islam, kelompok  oposisi ekstremis Islam. Pemberontakan-pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam totaliter melalui penegakan doktrin agama, dan menimbulkan tantangan terhadap penerapan demokrasi dan pluralisme agama.
Indonesia memiliki keunikan di antara negara-negara mayoritas Muslim di dunia karena mampu melakukan demokratisasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru  Presiden Suharto pada tahun 1998. Apalagi Indonesia mampu memadukan lembaga demokrasi dan Islam tanpa  saling menggantikan Koeksistensi demokrasi dan Islam menjadi lebih penting  bagi transformasi politik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Keberhasilan ini juga dapat dilihat sebagai eksperimen demokrasi Islam terbesar hingga saat ini, yang berhasil menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dan  demokrasi dapat hidup berdampingan dan pada akhirnya saling berkomunikasi. Namun, kemajuan yang dicapai setelah demokratisasi tidak begitu mengesankan. Indonesia digambarkan oleh sebagian orang sebagai bagian dari generasi pertama  gelombang ketiga demokrasi. Indonesia kurang memiliki stabilitas politik antara satu kelompok  dan satu komunitas agama, dan juga kurang demokratis. Para pemimpin belum berbuat banyak untuk mengatasi  kemiskinan dan kesenjangan yang sangat besar di negara mereka, dan korupsi politik masih mewabah.
 Meskipun negara-negara ini mempunyai masyarakat mayoritas Muslim yang sangat berbeda,  Turki dan Indonesia adalah contoh dari tren global yang sama menuju sistem politik Islam, yang disebut demokrasi Islam atau demokrasi dengan karakteristik Islam Perpaduan  Islam dan demokrasi ini mempunyai implikasi penting bagi  kelangsungan  demokrasi dan pengaruhnya di dunia Islam, dan  banyak publikasi yang mendokumentasikan hubungan antara Islam dan demokrasi telah diterbitkan. Namun, konfigurasi spesifik peran Islam dalam pengembangan sistem demokrasi tertentu tampaknya sangat bergantung pada perbedaan  historis, kontemporer, atau intra-agama di masyarakat mayoritas Muslim di wilayah tersebut. Selain itu,  pengalaman unik ini mungkin mempunyai implikasi penting terhadap isu-isu demokrasi Islam yang lebih luas. Studi ini mempertanyakan mengapa beberapa negara mayoritas Muslim berhasil mendukung bentuk pemerintahan demokratis sementara banyak negara lainnya tidak.
Sebagian besar penelitian akademis dan populer  baru-baru ini mengenai Islam berfokus pada statusnya sebagai sumber konflik global yang mudah berubah  dan bentuk-bentuk serta gerakan-gerakan baru yang berkembang pesat dan beragam. Para ilmuwan politik umumnya sepakat mengenai potensi pentingnya dan signifikansi Islam.Negara demokrasi terbaru di dunia dengan mayoritas Muslim.
 Selain Turki, Indonesia dipandang sebagai contoh demokrasi yang luar biasa di kalangan mayoritas Muslim. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia,  juga merupakan negara  berkembang  dan anggota  Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), G20, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Gerakan Non-Blok dan Dana Moneter Internasional (IMF). Secara politis, Indonesia dipuji atas keberhasilan transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi setelah penggulingan diktator Suharto pada tahun 1998.
 Islam dan demokrasi sering dipandang sebagai dua konsep yang berlawanan, namun pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kedua konsep ini dapat berjalan secara paralel. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat diintegrasikan dan saling melengkapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan tantangan penerapan demokrasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
 Pancasila  mencerminkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai landasan bangsa Indonesia. Kelima sila  Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia karena mempertimbangkan berbagai agama, termasuk Islam, dan nilai-nilai demokrasi. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga berperan penting dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Kedua organisasi tersebut mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran serta mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam proses demokrasi. Terlebih lagi, sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mampu menyelenggarakan beberapa pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan presiden, parlemen, dan kepala daerah diselenggarakan secara demokratis dengan partisipasi aktif  berbagai kelompok, termasuk umat Islam.
Namun meskipun kedua hal tersebut telah membawa Indonesia ke arah yang lebih positif, namun Indonesia masih menghadapi kedua tantangan  tersebut. Salah satu tantangan terbesarnya adalah munculnya kelompok radikal dan ekstremis yang menolak demokrasi dan menuntut penerapan penuh hukum Islam  di Indonesia. Kelompok-kelompok ini sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka. Politik identitas berbasis agama juga kerap dimanfaatkan oleh banyak partai politik untuk merebut kekuasaan. Hal ini dapat memecah belah masyarakat dan membahayakan kohesi sosial dan stabilitas demokrasi Indonesia.
