Pancasila Di Era Demokrasi Terpimpin

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Sejak dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila menjadi fondasi ideologis yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman 

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) merupakan periode yang penuh gejolak, dengan konflik internal, pergeseran ideologi, dan tekanan dari kekuatan luar. Pada masa ini, Pancasila berfungsi sebagai alat legitimasi politik sekaligus sebagai landasan moral bagi bangsa.
Pancasila diterapkan melalui beberapa cara:
- Manipol (Manifesto Politik): Soekarno menggunakan Manipol sebagai fondasi kebijakan negara di segala bidang.
- USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia): Konsep ini menjadi landasan kebijakan negara.
- Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme): Soekarno berusaha menjaga stabilitas politik dan mencegah perpecahan dengan konsep ini.

Pancasila menghadapi beberapa tantangan:
- Ideologi Komunisme: PKI (Partai Komunis Indonesia) merupakan salah satu kekuatan politik terbesar pada saat itu.
- Islam Politik: Kelompok Islamis berjuang untuk menuntut agar nilai-nilai Islam diakomodasi dalam sistem pemerintahan dan hukum negara.

Dampak
Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan perjalanan Pancasila. Kudeta ini mengguncang dasar-dasar negara dan mengarah pada penangkapan massal anggota PKI serta pergeseran kekuasaan yang drastis .

Kesimpulan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami banyak perubahan dan adaptasi selama era Demokrasi Terpimpin. Penerapan Pancasila pada masa ini berfungsi sebagai alat legitimasi politik, tetapi juga sering kali dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan.

Referensi
https://jurnalkewarganegaraan.blogspot.com/2024/09/perubahan-dan-adaptasi-pancasila-selama.html