Dalam konteks pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), komunikasi dan relasi yang baik antara calon kepala daerah dengan Istana sangatlah penting. Hubungan yang harmonis dapat membuka akses informasi yang diperlukan untuk memahami prioritas dan kebijakan pemerintah pusat, serta mendorong kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya komunikasi yang baik, calon kepala daerah dapat menyampaikan kebutuhan dan program pembangunan daerah yang relevan, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus. Keterlibatan aktif dalam membangun komunikasi yang efektif juga menunjukkan komitmen calon kepala daerah terhadap kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, relasi yang baik tidak hanya memudahkan proses pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga berpotensi mempercepat realisasi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Adanya ketimpangan dalam distribusi Dana Alokasi Khusus di Indonesia juga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara daerah kaya dan daerah miskin. Untuk mencapai pemerataan pembangunan yang sejati, pemerintah perlu mengevaluasi dan mereformasi mekanisme alokasi DAK agar lebih memperhatikan kebutuhan daerah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan semua daerah dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.
