Target Pembangunan Infrastruktur Jembatan Udara Papua Tahun 2024, Capaian Kuantitatif atau Kualitatif?

Sejak tahun 2016, Presiden Joko Widodo terus membangun dan mengembangkan bandar udara, serta mengedepankan penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam mendukung konektivitas daerah tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara udara baru dinilai penting demi konektivitas wilayah, utamanya untuk mobilitas warga dalam memperpendek jarak dan waktu dari bandara yang lebih jauh dari kota-kota besar.

Kebijakan pengembangan infrastruktur transportasi di daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP) tahun 2020-2024 menjadi agenda prioritas Kementerian Perhubungan dengan target 7,8% pertumbuhan ekonomi di Papua, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi hanya 19%, sejalan dengan Inpres 9 Tahun 2020. Inpres ini menginstruksikan kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Hal tersebut dilegitimasi dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021 jo. Permenko Nomor 7 Tahun 2023 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.

Hingga akhir periode pemerintahan Jokowi pada Oktober tahun 2024, masih ada beberapa bandara yang terus dikebut pengerjaannya, antara lain Bandara Siboru Fakfak Papua Barat, Mandailing Natal Sumatera Utara, Banggai Laut Sulawesi Tengah, Sobaham Yahukimo Papua, Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Singkawang Kalimantan Barat, Pohuwato Gorontalo, serta Bandara Kediri Jawa Timur yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Menurut Nicholas Martua Siagian, bahwa tingginya animo Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur Jembatan Udara merupakan hubungan sebab-akibat dari tingginya harga bahan pokok dan barang lainnya di Papua yang disebabkan kondisi geografis pulau itu yang berupa pegunungan dan perbukitan. Kontur geografis tersebut yang menjadi faktor dalam peningkatan konektivitas infrastruktur di wilayah Papua. Oleh karena itu, integrasi jembatan udara, tol laut, subsidi angkutan darat, dan penyeberangan perintis.

PPT Rapat Koordinasi Jembatan Udara November 2023 di Kantor Staf Presiden

Analisis

Berdasarkan hasil Rapat Koordinator Jembatan Udara pada November 2023 yang pernah penulis ikuti, terdapat beberapa tantangan dan hambatan Jembatan Udara yaitu:

1. Sisi Operator yaitu kekurangan armada terutama pada saat ada maintenance atau kerusakan, kurang tersedianya pilot, kekurangan armada terutama pada saat ada maintenance atau kerusakan (Korwil Waingapu), perubahan jadwal tanpa didahului koordinasi dengan PPK Perintis;

2. Sisi Penyelenggaraan bandar udara, keamanan Bandara akibat Konflik Bersenjata, kondisi teknis bandara (Kilmit, Batom, Poik, dan Wanam), Cuaca buruk, banjir, dan longsor;

3. Sisi Faktor alam, Cuaca buruk, banjir, dan longsor; 

4. Sisi Koordinasi Stakeholder, kurangnya sosialisasi bahwa masyarakat menganggap barang perintis kargo adalah bantuan pemerintah dan kendala penunjukkan consignee.

Kemenhub. Presiden Meresmikan Bandar Udara di Papua.

Apabila ditinjau dampak Jembatan Udara Papua tahun 2024, Bank Indonesia pernah merilis kajian demikian bahwa total biaya dari Tanjung Perak (Surabaya) sampai dengan Bandar Udara Oksibil (Pegunungan Bintang) adalah sebesar Rp. 72.793.400,-. Dengan dikurangi oleh besaran subsidi dari APBN, maka total biaya menjadi sebesar Rp 14.493.400,-. (Kemenhub, 2022). Oleh karena itu, pengangkutan komoditas strategis melalui transportasi udara (jembatan udara) dapat menyerupai harga transportasi angkutan laut (tol laut). Hal ini tentunya berkontribusi terhadap kestabilan inflasi di wilayah Papua.

Berdasarkan data statistik BPS, laju pertumbuhan ekonomi Papua sudah cukup baik. Dari data 2014 - 2022 laju pertumbuhannya mencapai di atas 5%, dapat diartikan bahwa transportasi memiliki dampak ke seluruh sektor. Dari sisi inflasi, harga transportasi cukup dinamis dan memiliki peranan dan sensitivitas terhadap perekonomian di Papua. Penulis berpendapat bahwa konektivitas di Papua telah membuka akses terhadap pergerakan barang. Pembangunan infrastruktur di Papua memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Penting bahwa pembangunan infrastruktur di Papua lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penulis berpendapat bahwa Jembatan Udara Papua harus menjadi agenda prioritas dan kontinuitas, karena pada prinsipnya infrastruktur menjadi kunci terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penulis juga merekomendasikan bahwa perlunya pembangunan infrastruktur jalan disertai dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur air bersih dan listrik. Masih diperlukan kajian lebih jauh mengenai ketepatan jenis infrastruktur konektivitas dengan karakteristik wilayah dan pergerakan masyarakatnya, sehingga pembangunan infrastruktur tidak selalu berorientasi pada pembuatan jalan baru, tetapi dapat berupa pengembangan/inovasi infrastruktur air dan udara.

Sebagai penutup, Nicholas Martua Siagian menyampaikan bahwa capaian pembangunan infrastruktur Jembatan Udara di Papua tidak sekadar berorientasi pada pembangunan baru (kuantitatif), namun bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada atau menginovasi infrastruktur yang sudah dibangun (kualitatif). Jadi, tidak sekadar melihat capaian angka sebagai legacy, namun mengoptimalkan segala aspek sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.