Rohingya Dalam Kacamata Hukum Internasional

Salah satu isu yang mejadi trending topic di berbagai media, baik cetak,  elektronik maupun dalam berbagai linimasa media social dalam dua pekan terakhir adalah krisis kemanusiaan  yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya. Berbagai video dan foto yang yang menggambarkan kekejaman militer Myanmar terhadap Entnis Muslim Rohingya di Rakhine Myanmar menjadi konsumsi media di seluruh belahan dunia. 

Kekejaman terhadap etinis Rohingya, telah mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa, belum lagi yang mengalami  gangguan kejiwaan. Menurut para pengungsi di Banglandesh, tak kurang dari 3000 orang meninggal dunia dan 883 orang mengakami gangguan kejiwaan. Disamping itu, sebanyak 925 anak ikut mengunggsi tanpa kerabat serta 6.000 rumah milik Entnis Muslim Rohingya dibakar di Rakhine. Hingga saat ini, jumlah etnis Rohingya yang mengungsi sudah mencapai angka 700.000 orang.

Apa yang terjadi di Rakhine ini, oleh pemerintah Myanmar diklaim sebagai serangan balasan setelah kelompok militan tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) yang menyerang sejumlah pos keamanan di Rakhine pada bulan agustus lalu. Namun apa yang dilakukan militer Myanmar dengan memporakporandakan bahkan membumihanguskan tempat  tinggal penduduk sungguh tak sebanding dengan kekuatan Entnis Muslim Rohingya di Rakhine.

Konfik Etnis Rohingya di rakhine merupakan konflik yang berkepanjangan. Serangan terhadap pos penjagaan oleh Entnis Muslim Rohingya dijadikan momentum untuk melancarkan serangan balik, hanya saja apa yang dilakukan oleh tantara Myanmar merupakan tindakan persekusi yang mengarah kepada tindakan Genosida dengan tujuan pembersihan Entnis Muslim Rohingya.

Sangat ironis, Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih nobel perdamaian pada tahun 2012, seyogyanya bisa mencegah tindakan militer Myanmar yang sangat bertentangan dengan HAM, padahal dalam pidatonya saat menerima nobel ia menyakan bahwa ia ingin menciptakan  dunia yang terbebas dari pengungsi, tunawisma, dan mereka yang putus asa.

Antara  Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Dalam statuta Roma pasal 6 dijelaskan bahwa "Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti: (a). Membunuh anggota kelompok tersebut; (b). Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c). Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d). Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain."

Jika dilihat dari kacamata hukum sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma diatas, maka apa yang terjadi dan dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya diatas, dapat dikatagorikan sebagai tindakan Genosida, bahkan bisa juga dapat  dikategorikan sebagai kejahatan Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal  7 Statuta Roma yang menyatakan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan apartheid; (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Dari rangkaian kejadian yang terjadi Rakhine, maka unsur unsur kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan terpenuhi. Hal tersebut dilakukan secara sistematis, dilihat dari peran militer dalam melakukan serangannya, serta tindakan bikshu Wirathu yang rasis itu terhadap etnis Muslim Rohingya, sebagaimana disampaikan juga oleh Ketua Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al-Hussein.

Mekanisme Hukum Internasional Terhadap Kasus Rohingya.

Pada dasarnya isu Hak Asasi Manusia merupakan Isu krusial dimata dunia internasioal dalam periode abad ke-19, sehingga lahirlah beberapa instrument hukum sebagai legal standing kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam bentuk perjanjian-perjanjian Internasional selain Statuta Roma, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Rights of Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

Sebetulnya ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus seperti yang terjadi pada Etnis Muslim Rohingya diatas diantaranya melalui  Mekanisme Peradilan Pidana Internasional di International Criminal Court (ICC) karena secara umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,  tindakan-tindakan militer/ Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan dan dikatagorikan sebagai tindakan Genosidan dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan  sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7  Statuta Roma

Namun yang menjadi masalah dalam prosese hukumnya, Myanmar tidak meratifikasi seluruh perjanjian internasional tersebut, sehingga tidak terikat dan terbebani tanggung jawab sebagaimana termkahtub dalam perjanjian-perjanjian dimaksud jika akan dilakukan mekanisme berbasis perjanjian internasional (Treaty Based Mecanism) tersebut.

Sungguh pun demikian, ICC dapat mengambil alih kasus ini jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaiakan dan mengadili kasus tersebut sesuai pasal 17 ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan "Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan";

Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh ICC adalah pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu (individual criminal responsibility) sesuai dalam pasal 25 statuta roma, dan tanggung jawab komandan dan atasan (commander and superior responsibility) sesuai dalam pasal 27 statuta roma. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam pasal 75 statuta roma) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam pasal 77 statuta roma.

Mekanisme lain adalah melalui Dewan HAM PBB, dengan mekanisme Complaint Procedure yang membuka peluang bagi individu atau organisasi selaku subyek hukum untuk melaporkan dewan mengenai pelanggaran HAM berat, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mekanisme Special Procedure berupa pencarian fakta-fakta hukum dalam bentuk investigasi yang akan lakukan para ahli independen dengan mandat dari dewan HAM PBB.  Rangkaian mekanisme tersebut disebut dengan Charter Based Mecanism, yang menggunakan Piagam PBB sebagai dasar oleh Dewan HAM PBB.

Mekanisme terakhir adalah meknisme intervensi militer.  Jerry Indrawan, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, dalam tulisannya yang berjudul Mungkinkah Intervensi Militer ke Myanmar pada kolom opini harian republika (tanggal 13 september 2017), yang berpendapat bahwa konteks kedaulatan Negara dapat dikontestsasikan dengan konsep Responbility to Protect jika berada dalam rezim politik internasional yang semakin borderless. Inti dari konsep Responbility to Protect adalah kedaulatan Negara menyaratkan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri, jika dalam negaranya ada populasi masyarakat yang terjebak dalam situasi berbahaya maka Negara dianggap gagal dan berdasarkan prinsip konsep Responbility to Protect tersebut dunia internasional memiliki kewajiban untuk melindungi. Untuk mencegah semakin besarnya korban dalam kondisi tersebut terlebih terdapat pelanggaran HAM didalamnya menurut Jerry, Komunitas Global ataupun Negara yang memiliki kapasitas harus bertindak dan dapat melakukan intervensi militer.

Sebagai Penutup, dalam kasus Extraordinary Crime seperti yang terjadi pada etnis muslim Rohingya di Rakhine Myanmar tersebut diatas jelas bertujuan untuk menghilangkan suatu polpulasi berdasarkan etnis atau agama tertentu. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang berbentuk Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusian sama seperti yang terjadi pada saat suku Tutsi oleh suku Hutu yang memakan korban 800.000 jiwa di republic Rwanda, Afrika Tengah. Tentu saja pencabutan nobel perdamaian bukan puncak hukuman.

Sesuai yurisdiksinya, pimpinan yang bertanggungjawab dan membiarkan terjadinya kejahatan kemanusaiaan dan Genosida ini harus diadili di Peradilan Internasioal sebagaimana penulis sampaikan diatas.

Penulis adalah:  Alumni FH UII Yogyakarta, Mahasiswa Pascasarjana (Magister Hukum) UNTIRTA Banten, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Kota Cilegon,Kasubag TU UPT Pajak Daerah Wilayah IIII BPKAD Kota Cilegon.