Pangkalpinang - Forum Puspa diharapkan bisa langsung turun melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat. Terdata sekitar 30 lebih organisasi perempuan di Bangka Belitung. Jika setiap bulan ada satu saja organisasi melakukan aktivitas, akan berdampak sangat luar biasa.
Demikian dikatakan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Rapat Koordinasi Forum Puspa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, di Soll Marina, Selasa (27/9/2022).
Kegiatan ini diikuti Forum Puspa se-provinsi secara langsung maupun daring. Selain Kepala DP3ACSKB Babel, bertindak sebagai pemateri di antaranya, Eko Novi Ariyanto Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, KemenPPPA RI.
Selain itu ada juga, Asrul Tusna Aminudin
selalu Ketua Forum Puspa Yogyakarta dan Dr. M. Adha Al Kodri, MA Ketua Forum Puspa Serumpun Sebalai.
"Ke depan tidak hanya berorientasi teoritis, namun juga praktek langsung melakukan pencegahan dan pendampingan kasus stunting, pernikahan usia anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta hal lainnya," saran Asyraf.
Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ia menambahkan, Forum Puspa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk tahun 2017. Sekarang Forum Puspa di kabupaten/kota juga sudah terbentuk.
"Ibu bisa sangat dekat dengan putra-putri, dan seorang ibu bisa membentuk pola hidup keluarga menjadi teratur dan layak," jelasnya.
Forum Puspa mempunyai kesempatan lebih banyak melakukan kegiatan, berkoordinasi dengan Puspa kabupaten/kota. Asyraf menambahkan, dalam hal ini membantu pemerintah mengatasi isu-isu terkait perempuan dan anak.
"Kita menunggu inovasi Forum Puspa dalam melaksanakan program, seperti pembinaan keluarga sehat dan keluarga sejahtera," harapnya.
Sementara Eko Novi Ariyanto mengatakan, Forum Puspa melakukan fungsi menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa. Selain itu, memberikan masukan perumusan kebijakan program dan kegiatan serta melaksanakan dialog publik.
"Forum Puspa hendaknya bisa turun hingga ke bawah, terutama dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan anak. Sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," tegasnya.