Diplomasi Multitrack: Indonesia, bersama dengan anggota ASEAN lainnya, harus mengambil peran lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep "ASEAN Centrality" yang telah lama menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri kawasan (Acharya, 2017). Upaya ini dapat mencakup mendorong pertemuan informal antara pejabat Korea Utara dan Korea Selatan, serta melibatkan aktor non-pemerintah seperti akademisi, pemimpin bisnis, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian.
Penguatan Rezim Non-Proliferasi: Indonesia harus mendukung upaya internasional untuk memperkuat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan mendorong ratifikasi universal Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW). Sebagai salah satu pendukung utama kedua traktat ini, Indonesia memiliki kredibilitas untuk mengadvokasi transparansi yang lebih besar dalam program nuklir sipil dan militer di seluruh kawasan (Ogilvie-White, 2018).
Inisiatif Ekonomi Regional: ASEAN, dengan dukungan Indonesia, dapat mengusulkan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan Korea Utara, seperti zona ekonomi khusus lintas batas atau proyek infrastruktur bersama. Pendekatan ini terinspirasi dari "Sunshine Policy" yang pernah diterapkan Korea Selatan (Moon, 2012). Proyek-proyek seperti ini tidak hanya memberikan insentif ekonomi bagi Korea Utara untuk mengurangi ketegangan, tetapi juga membangun interdependensi regional yang lebih besar.
Peningkatan Kapasitas Mitigasi Krisis: Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani krisis, termasuk memperbarui rencana evakuasi warga negara dari zona konflik potensial dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagi intelijen dan manajemen krisis. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari studi-studi terkini tentang manajemen krisis di Asia Timur (Wan, 2021).
Advokasi Denuklirisasi Bertahap: Indonesia dapat mempromosikan pendekatan bertahap terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea, yang melibatkan pengurangan sanksi secara bertahap sebagai imbalan atas langkah-langkah verifikasi denuklirisasi oleh Korea Utara. Pendekatan "action-for-action" ini telah mendapat dukungan dari berbagai ahli kebijakan internasional (Hecker et al., 2018).
Kesimpulannya, ancaman nuklir di Semenanjung Korea merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan respons multilateral, multidimensi, dan berkelanjutan. Indonesia, dengan posisi strategisnya di Asia Tenggara dan tradisi diplomasi aktifnya, memiliki peran penting untuk dimainkan dalam upaya mencari resolusi damai. Melalui kombinasi diplomasi kreatif, inisiatif ekonomi, penguatan mekanisme keamanan regional, dan pendekatan inovatif lainnya, ada harapan untuk meredakan ketegangan dan membangun landasan bagi perdamaian yang lebih stabil di kawasan ini dan dunia secara keseluruhan.
Daftar Pustaka:
Acharya, A. (2017). The evolution and limitations of ASEAN identity. In Building ASEAN Community (pp. 25-47). Springer.
Hecker, S. S., Carlin, R. L., & Serbin, E. A. (2018). A technically-informed roadmap for North Korea's denuclearization. Center for International Security and Cooperation, Stanford University.
International Atomic Energy Agency. (2023). Application of safeguards in the Democratic People's Republic of Korea. GOV/2023/40-GC(67)/22.
Institute for Policy Analysis of Conflict. (2023). Regional security implications of North Korean nuclear crisis.
