Menengok Lebih Dekat Kepemimpinan Rismaharini

”Selamat Bu Risma telah meraih Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2015, atas birokrasi pemerintahannya yang dinilai bersih dari praktik rasuah!” pada Jumat lalu (6/11).

Isu yang menerpa Bu Risma –sapaan akrab Tri Rismaharini– berkenaan dengan Pasar Turi belum lama ini, mengingatkan lagi renungan dulu seputar kepemimpinannya yang terbilang menarik bahkan unik. Semula bisa dicermati lewat aksi-aksinya semasa menahkodai Pemkot Surabaya lima tahun kemarin. Dan semakin terasa ketika saya bareng rekan-rekan Konek (Kompasianer Nekad) bersilaturrahim dengan inkamben Pilwali kali ini tersebut, di RM Prima Rasa Jalan Ahmad Yani, Surabaya (3/11).

Acara itu sebatas dialog ringan, sambil menyimak langsung keterangannya, semisal mengenai berbagai persoalan Kota Pahlawan terakhir. Jauh dari kesan formalitas yang kaku. Di antara teman-teman yang hadir, bahkan stand by dua jam sebelum dimulai gelarannya. Serangkaian informasi lantas mengemuka, sehingga pemahaman lebih konek (nyambung). Termasuk masalah Pasar Turi juga sempat disentil dan rasanya memang klir.

Nah, sisi-sisi menarik leadership Bu Risma selama menjabat L1, tercermin dalam beberapa hal. Sebagaimana bisa diresapi pula selama perjumpaan siang itu. Diawali sebagai penanda sejarah kepemimpinan (perempuan), terutama di Surabaya yang membuktikan pengabdian nyata untuk kemaslahatan warga kota. Lalu, penegasan bahwa wilayah pemimpin bukan hanya tentang siapa, tapi lebih mengenai komitmen serta keseriusan dalam menggiatkan berbagai kinerja yang bermanfaat untuk publik.

Pertama, karakternya yang kuat dalam memimpin ndak tercerabut dari nilai-nilai kearifan berikut dialektika lokal. Bu Risma itu Suroboyo-Jawa Timur bingit, sekaligus menasional orangnya. Interaksinya dengan siapapun kerap bersahaja, humble, apa adanya dan blak-blakan dalam koridor keadaban. Tanpa rikuh dengan imej dan gengsi elitis. Betapa ndak gampang mempertahankan hal demikian, di tengah bermacam godaan prestise, apalagi selaku pemegang tampuk kekuasaan (daerah).

Bu Risma itu njawani, empatinya tercurah secara empiris. Seperti penjelasannya dalam silaturrahim hari itu, bagaimana kepeduliannya terhadap kaum pinggiran. Dirinya ngopeni para warga yang terbelit ekonomi, kelompok lansia, anak-anak yatim dan mereka yang mengalami keterbasan fisik maupun berkebutuhan khusus. Ia juga turut menopang hajat hidup seniman tradisional yang terpinggirkan agar tetap survive. Jadi, kepemimpinannya riil egaliter. Sementara, kata egaliter sendiri nyaris ndak terdengar lagi dalam bincang-bincang dunia politik dan pemerintahan sekarang.

Teguh karakternya membulatkan pula independensinya. Jaring-jaring intervensi, baik langsung maupun ndak langsung, dari pihak-pihak yang barangkali memendam interes tertentu, bakal diretasnya secara tegas. Ia juga ndak begitu saja tunduk pada ketentuan-ketentuan partisan. Baginya, saat mengambil pilihan menjadi orang nomor wahid di Surabaya, maka jalan berkhidmatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat lebih dari urusan pribadi dan kelompok.

Dalam pandangan tokoh yang dinobatkan sebagai Walikota terbaik ketiga sejagad oleh World Mayor ini pun, segala kebijakan pembangunan terutama fisik yang dicanangkan pemerintahannya, kudu senantiasa mengedepankan pertimbangan maslahat bagi masyarakat luas. Jangan heran, bila ia pernah bergeming menolak usulan pengadaan jalan tol tengah kota yang dulu menjadi bola panas, dan berujung upaya pemakzulan terhadap kedudukannya.

Seperti penuturannya dalam jumpa dengan para sahabat Konek, antara lain karena proyek itu berpotensi membikin anjlok nilai properti masyarakat yang berada di sekitarnya. Andaikan terwujud, ndak semua warga bisa menikmatinya. Belum lagi, ekses-ekses lain yang justru kontraproduktif terhadap ikhtiar pemenuhan kepentingan rakyat. Dalam perkembangannya ternyata memang banyak kalangan yang menolak rencana tol tengah kota tersebut.

Kedua, menariknya dengan kebersahajaan dan sikap apa adanya, Bu Risma memakai manajemen lebih modern. Ia bukan hanya membenahi birokrasi, namun juga membangun sistem dengan spirit transparansi dan pemerintahan yang bersih, guna memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Sebut saja misalnya, sistem e-Procurement dan e-Government yang diterapkannya pada semua sektor.

Lalu, sistem e-Budgeting dan Surabaya Single Window serta hal lainnya yang kiranya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terobosan-terobosan macam itu bukan hanya ikut mengantarkan dirinya mendapat bermacam penghargaan, melainkan juga menjadi inspirasi bagi para kepala daerah lain. Terutama mengenai tata kelola pemerintahan.