Menjadi presiden mengemban tugas yang tidak ringan. Karenanya, kita perlu memastikan presiden yang akan memimpin kita lima tahun ke depan memiliki kompetensi dan latar belakang yang memadai dalam melaksanakan visi dan misi yang dijanjikan selama kampanye.
Saya anggap visi kedua capres, mirip. Keduanya saling menonjolkan perbedaan dari segi misi dan agenda. Tulisan ini akan mengupas misi kedua capres. Tidak saja mengupas, tetapi juga melihat sejauh mana latar belakang sang Capres berpotensi dapat melaksanakan apa yang dicita-citakannya.
Mari kita mulai dari misi mengenai penuntasan KORUPSI.
Capres nomor urut 1, Prabowo – Hatta, menulis dalam visi dan misi yang diunggah pada situs KPU menulis demikian:
“Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; memperkuat peran KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.
Capres nomor urut 2, Jokowi – JK, menulis demikian:
“Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam praktik korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong melalui langlah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel transfaran dan akuntbel.”“Kami akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.”
Kalau kita perhatikan dari bahasa yang digunakan kedua capres ini, hampir tidak ada beda. Bedanya, sementara Prabowo-Hatta akan memperkuat KPK dengan menambah penyidik dan fasilitas, Jokowi-JK akan menjaga independensi dan bebas dari pengaruh politik.
Perbedaan ini mengakibatkan: pada pasangan Prabowo-Hatta, KPK masih berpeluang diientervensi karena fokus penguatannya pada fasilitas. Sementara pada Jokowi-JK, fasilitas KPK masih memadai tinggal menjaga intervensi politik ke dalam tubuh KPK yang pasti merusak wibawa KPK.
Kita bisa mengabaikan perbedaan ini dengan alasan klasik: “Ini kan visi misi yang dibuat tim sukses. Belum tentu merepresetasikan keinginan kedua pasangan Capres Cawapres.” Argumen apologia semacam ini pasti berasal dari mereka yang tidak percaya diri dengan apa yang sudah dilontarkan ke publik.
Pertanyaan berikutnya, seberapa mungkin capres dan cawapres akan mampu melaksanakan janji dan cita-citanya tersebut? Sebelum menjawabnya, kita perlu ingat bahwa kalau saya menyebut Capres dan Cawapres, berarti termasuk gerbong pendukungnya. Capres dan Cawapresnya akan menjadi catatan buat kita seberapa jauh mereka punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Prabaowo belum pernah menjabat sebagai pejabat negara. Jadi, kita tidak bisa mengetahui dia pernah terlibat atau tidak. Kecuali jika KPK menelusuri perannya sebagai petinggi ABRI zaman orde Baru, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan KPK.
Lalu bagaimana dengan para pendukungnya? Mari kita lihat dari kubu Prabowo-Hatta. Hatta Rajasa pernah diisukan terlibat dalam kasus Sapi. PKS pernah minta KPK untuk menelusuri keterlibatan Hatta Rajasa. Jika benar terlibat, akankah bisa berkomitmen berantas korupsi?
Kita tahu semua, KPK baru saja menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana haji. Terhadapm Surya, Prabowo yakin ketua PPP yang merupakan pendukungnya itu tidak bersamah. Bagaimana kita yakin punya komiten pada pemberantasan korupsi?
Pendukung lain kubu Prabowo – Hatta adalah PKS. Kita juga tahu semua, mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq terlibat kasus impor sapi dan telah divonis 16 tahun penjara. PKS yang sebelumnya minta KPK mengusut keterlibatan Hatta Rajasa, dan kini mendukungnya, membuat kita sulit membayangkan apa mereka punya komitmen memberantas korupsi?
Bagaimana dari kubu jokowi – JK. Jokowi telah dua kali menjdi pejabat negara. Pertama di Solo. Dia terpilih lagi dengan dukungan sangat meyakinkan untuk periode kedua. Kemudian, ia menjdi Gubernur Jakarta. Sepanjang karirnya sebagai pejabat negara, Jokowi tidak pernah terlibat kasus korupsi. Satu-satunya kasus yang dikait-kaitkan adalah korupsi pengadaan bus transjakarta. Namun,Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan gubernur yang kini menjadi bakal presiden.
Jusuf Kalla, cawapres Jokowi selalu dikait-kaitkan dengan kasus dana talangan buil out. Namun, dari paparan di pengadilan, tidak ada indikasi di mana ia terlibat. Kasus lain yang kini tengah disorori adalah kasus konferensi internasional mengenai Tsunami di Kementrian Luar Negari. JK membantah terlibat dan siap bertanggungjawab.
Dalam hal ini, kubu Prabowo – Hatta terlalu banyak dibebani pendukung yang terlibat kasus korupsi. Jokowi – JK relatif lebih berkompeten untuk melunasi janji untuk pemberantasan korupsi. Menurut Transparansi Internasional Indonesia program anti korupsi Jokowi – Kala kalahkan Prabowo – Hatta. Dari uraian di atas, kita bisa simpulkan mana yang paling kcil mudhorotnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H