Kesimpulan TGIPF Menjadi Antitesis bagi Pengurus PSSI dalam Tragedi Kanjuruhan?

Tragedi Kanjuruhan telah membawa duka paling dalam bagi bangsa indonesia terutama para pencinta sepak bola.

Terakhir dilaporkan, tidak kurang 712 orang korban, yang mana 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang termasuk korban secara psikis. 

Namun, sampai saat ini penyelesaiannya masih belum terang benderang. Meskipun sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka seperti ketua LIB, Panpel dan beberapa penanggungjawan keamanan.  

Kelihatannya masih ada kabut tebal dalam penuntasan secara tuntas tragedi yang mengerikan ini.

Memang, setelah peristiwa itu terjadi pemerintah bergerak cepat. Pejabat pemerintah termasuk presiden langsung berkunjung ke stadion Kanjuruhan dan mendatangi para keluarga korban. 

Konon, Bapak Presiden berteleponan dengan Presiden FIFA membahas tragedi yang sudah menjadi publik sepak bola dunia. 

Bahkan presiden memerintah menteri BUMN Erick Tohir menjambang kantor FIFA dan bertemu langsung dengan presiden FIFA. Tentu saja tujuannya agar FIFA tidak memberi denda yang berarti kepada dunia pesepakbolaan Indonesia.

Kemudian, melalui Kepres , Presiden langsung membentuk Tim Pencari Fakta Independen yang diketuai menkopolhukam Prof. Mahfud MD. 

Tim yang diantaranya terdiri dari praktisi sepakbola bertugas secara independen mencari fakta-fakta dan membuat laporan penyebab terjadinya kerusuhan dan tentu siapa saja yang bertanggungjawab.

Tolak menolak siapa yang bertanggungjawan sudah terlihat setelah tragedi itu terjadi. Hal ini terlihat berbagai statemen yang dikeluarkan oleh para pihak yang ada kaitannya dengan sepakbola termasuk yang terlibat langsung pada saat kejadian. 

Mulai dari organisasi federasi sepakbola Indonesia (Baca: PSSI), kepolisian sebagai pihak keamanan, penanggungjawab liga, pemilik klub, panpel dan tentu saja Aremania. Baik disampaikan melalui diskusi di sejumlah stasiun TV atau jumpa press langsung oleh pihak yang terkait.

Sumber Foto: Kompas.com

Tentu saja, salah satu suara-suara yang gencar terdengar adalah pertanggungjawaban dari PSSI sebagai induk organisasi sepakbola Indonesia. 

Salah satu tuntutan yang terdengar adalah diminta mundur ketua umum PSSI yang saat ini dipimpin Muhammad Iriawan atau yang dikenal Iwan Bule beserta jajaran komite eksekutif Exco PSSI.

Mengenai tuntutan mundur ketua umum dan kepengurusan masa Iwan Bule ditolak mentah-mentah, baik oleh ketum sendiri maupun jajaran Exco. 

Dalam salah satu sebuah diskusi panas di Metro TV yang bertajuk "Tak Ada Bola Seharga Nyawa" pada Kamis (6/10/2023), salah satu narasumber yang juga pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel meminta pertangungjawaban PSSI dalam tragedi Kanjuruhan. 

Bahkan Towel dengan tegas meminta para pengurus mundur sebagai salah satu bentuk tanggungjawab. 

Tetapi langsung Ahmad Riyadh yang menjadi tamu menanggapikeras dengan mengatakan: "Enak aja, Mundur!". Pihak PSSI berdalih dengan mundur gegara tragedi Kanjuhuran justru melepaskan tanggungjawab.

Namun demikian, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah merilis laporannya. Dalam laporan lebih dari seratus halaman yang akan diserahkan kepada Presiden itu, salah satu poinnya meminta pengunduran kepengurusan PSSI sekarang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas banyaknya jatuh korban (Poin ke 5 kesimpulan TGIPF tragedi Kanjuruhan).

Melihat tanggapan menolak mundur ketua umum beserta jajaran Exco PSSI selama ini. Maka, kesimpulan TGIPF tersebut dapat dikatakan sebagai antitesis bagi kepegurusan PSSI era Iwan Bule dan kawan-kawan. Entahlah, kita menunggu kelanjutannya. (**dj).