Mohon tunggu...
humas rutanboyolali
humas rutanboyolali Mohon Tunggu... Penulis - Rutan Kelas IIB Boyolali

akun pemberitaan yang dikelola oleh tim humas rutan boyolali

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal

Bersama UPT Se-Eks Karesidenan Surakarta, Rutan Boyolali Ikuti Penyusunan Renja TA 2025

1 Agustus 2024   08:54 Diperbarui: 1 Agustus 2024   08:54 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
penyusunan renja ta 2025 diikuti oleh upt se-eks karesidenan surakarta/dokpri

BOYOLALI - Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk Satuan Kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 melalui Aplikasi Krisna terus berlanjut.

Setelah sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eks Karesidenan Semarang dan Pati, kini giliran UPT Eks Karesidenan Surakarta yang menerima pendampingan, yang berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Boyolali pada Rabu (31/07).

Kepala Rutan Boyolali, Eko Bekti Susanto, selaku tuan rumah, menyampaikan terima kasih dan berharap acara ini memberikan manfaat bagi semua UPT, khususnya dalam menyelaraskan Renja UPT dengan Unit Eselon I dan Kemenkumham.

Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, dalam arahannya menekankan bahwa Renja adalah proses yang bertujuan mencapai hasil dalam satu tahun. Renja akan menjadi dasar operasional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja dalam mencapai tujuan.

Toni, yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja, UPT harus menyiapkan rencana yang realistis dan terkoordinasi dengan Kantor Wilayah, agar rencana kerja yang dibuat dapat tercapai sesuai target dan tujuan organisasi.

Ia meminta setiap peserta menyiapkan data Rincian Kertas Kerja (RKA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 yang telah diperbaiki dan diinput ke aplikasi SAKTI. Data pendukung dari hasil penelitian dokumen anggaran Supervisi RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Instrumen Hasil Penelitian (IHP) masing-masing UPT.

Selain itu, Kabag Program dan Humas juga membahas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Toni berharap tidak ada penurunan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja dibandingkan tahun sebelumnya untuk meningkatkan peluang dalam kontestasi WBK/WBBM.

penyusunan renja ta 2025 diikuti oleh upt se-eks karesidenan surakarta/dokpri
penyusunan renja ta 2025 diikuti oleh upt se-eks karesidenan surakarta/dokpri

Kegiatan ini diakhiri dengan pendampingan penyusunan Renja oleh Tim dari Sub Bagian Program dan Pelaporan Kemenkumham Jateng, diikuti oleh operator dari 11 UPT, termasuk Rutan Boyolali, Bapas Surakarta, Bapas Klaten, Lapas Sragen, Lapas Klaten, Lapas Wonogiri, Rutan Surakarta, Rupbasan Surakarta, Rupbasan Sragen, Rupbasan Wonogiri, dan Kanim Surakarta.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun