Gorontalo -- Dalam rangka upaya memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo menggelar kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Pakta Integritas, Senin, 20 Januari 2025, di Aula Bapas Kelas II Gorontalo.
Acara ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan menandatangani Perjanjian Kinerja, setiap unit kerja berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya kerja bersih dan bebas korupsi di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM), Pakta Integritas, oleh Kepala Kantor Wilayah yang Diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Suparno bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Turut hadir pada acara, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Bapak Ahmad Herriansyah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Administor, Ketua Zona Integritas masing-masing UPT, JFT dan JFU di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo.
Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas juga menjadi fokus utama kegiatan ini. Para peserta berjanji untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap proses kerja memenuhi prinsip-prinsip integritas. Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai pernyataan tegas untuk menolak segala bentuk korupsi dan pelanggaran hukum.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Gorontalo semakin solid dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya kolektif ini juga menjadi wujud nyata dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi di Indonesia.
