Galakkan akuntabilitas pengelolaan BMN di satker jajaran, Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya menciptakan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel. Salah satunya dengan memberikan atensi terhadap akuntabilitas pengelolaan BMN di jajarannya.
Saefur Rochim selaku Kepala Divisi Administrasi menyampaikan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak hanya sekedar membuat laporan keuangan diatas kertas yang kemudian di audit oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK), akan tetapi juga harus bisa memperlakukan aset itu sebagai tanggung jawab bersama.
Menurutnya, aset negara itu pada akhirnya juga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Sebagai entitas pengguna barang, Rochim menerangkan pihaknya telah melaksanaan pengelolaan BMN sebagaimana ketentuan yang berlaku. Disamping itu, juga dibangun sinergi yang baik antara Satuan Kerja selaku pengguna barang dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku pengelola barang. (Humas BHP Surabaya)
