Mohon tunggu...
Humas BHP Surabaya
Humas BHP Surabaya Mohon Tunggu... Jurnalis - Humas
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Saya seorang Humas di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

BHP Surabaya Hadiri Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 Secara Daring

18 Mei 2023   05:16 Diperbarui: 18 Mei 2023   05:17 90
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

BHP Surabaya Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menghadiri Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 secara daring melalui zoom meeting, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (17/5) pagi.

Dalam sambutannya, Yayah Mariani selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD. Lebih lanjut, Yayah meyakini resiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran masih berada pada tingkat yang tinggi.

Kemudian, terkait mekanisme pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Monitoring KPK menyampaikan bahwasanya Survei Penilaian Integritas ini memiliki 5 unggulan.

Pertama, kombinasi persepsi, pengalaman, dan data objektif. Kedua, fokus pada hal-hal terkait pemberantasan korupsi. Ketiga, para responden terdiri dari perspektif yang berasal dari dalam dan luar. Keempat, hasil Survei Penilaian Integritas berisikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, laporan Survei Penilaian Integritas disampaikan secara transparan melalui Jaga.id.

Yayah berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat memberikan manfaat yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memetakan risiko korupsi dan memajukan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan. (Humas BHP Surabaya)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun