Nusakambangan - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan pendampingan pada satuan kerja dengan Rapat Presentasi Proposal Evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Â (18/03/2024)
Rapat Presentasi Proposal Evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kesempatan kali ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Tengah, Anggiat Ferdian memberikan sambutannya.
"Agar Hasil Survei dapat diperoleh dengan maksimal, jumlah responden harus kita tingkatkan", ujarnya
Kemudian kegiatan dilanjutkan pemaparan materi. Dalam materinya Evaluasi SPAK-SPKP dilakukan dengan cara menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan dan permasalahan teknis pelaksanaan survei disertai rekomendasi penyelesaian yang dilakukan oleh Kanwil maupun UPT.
Melalui survery Pelaksanaan Survei SPAK-SPKP dan Integritas pada Tahun 2024 ini harapannya agar menjadi media kerjasama antara Penyelenggara Layanan dan Masyarakat. Dengan adanya Survei masyarakat diberikan ruang untuk dapat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima. Yang secara bijak penilaian tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi penyelenggara layanan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
