Pemaksaan menggunakan nilai acuan saat ini, maka Pertamina harus menghitung ulang resiko nilai tukar rupiah yang telah melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Di lain sisi, Indonesia menjadi negara pengimpor minyak mentah dan BBM (net importir).Â
Kondisi saat ini justru juga akan berefek pada APBN yang tidak mendapatkan surplus dari sektor minyak dan gas. Sudah dapat dipastikan APBN tidak akan mendapatkan surplus dari sektor minyak dan gas.
Pertimbangan kedua adalah rendahnya konsumsi BBM saat Pembatasan Sosial Berksala Besar (PSBB) di berbagai kota di Indonesia diterapkan. Berdasarkan paparan Pertamina di komisi VI DPR, Kemarin (16/4/2020), terjadi penurunan permintaan BBM hingga 34 persen sepanjang Maret 2020.
Dengan harga yang ada saat ini pun, perusahaan penyedia BBM seperti Pertamina belum tentu untung mengingat minimnya volume penjualan imbas rendahnya konsumsi BBM oleh masyarakat di tengah PSBB tadi.
Pertimbangan ketiga adalah antisipasi pada kenaikan harga minyak dunia dalam waktu dekat. Meskipun harga minyak dunia turun, hal tersebut bukan berarti akan berlangsung selamanya.Â
Perusahaan energi milik negara, khususnya  Pertamina perlu melakukan penyiapan cadangan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang sewaktu-waktu mengalami kenaikan.Â
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menjadi kewajaran jika pemerintah sampai saat ini belum menurunkan harga BBM. Pada Rabu (18/3) lalu, Presiden Jokowi meminta para menterinya mengkalkulasi rencana penurunan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi.
"Saya minta kalkulasi dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita terutama BBM, baik BBM subsidi dan nonsubsidi," kata Jokowi pada waktu itu.
Lha Pak Jokowi, semua potensi dan resiko sudah dikalkulasi. Monggo silahkan sekarang kebijakannya gimana? Mau diturunkan harga BBM-nya, mau tetap sebagaimana mestinya, atau justru malah dinaikkan lagi? Kalo dinaikkan, maka sungguh Anda dan aparat adalah bedebah rezim ini.
