Siaran Pers
Hasil Jajak Pendapat Pekerja BUMN Terkait Kinerja dan Tindakan Korporasi Menteri BUMN
“ Layakkah Rini Sumarno Layak Di Reshuffle dari Kabinet Jokowi – JK “
A. Latar Belakang
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu pada tanggal 1 Juni hingga 10 Juni 2005 melakukan jajak pendapat terhadap Kinerja dan Tindakan Korporasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno adapun jajak pendapat ini bertujuan untuk memberikan masukan pada presiden Joko Widodo untuk membandingkan laporan kinerja menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada Jokowi
.Jajak Pendapat ini dilakukan dengan metode pengisian kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja yang bekerja dilingkungan BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar diseluruh Indonesia ,Metodelogi yang digunakan adalah Metode Multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan mengunakan margin error +/- 3.2 persen .
Dalam survey ini yang diukur adalah sebagai berikut
1. Kompetensi seorang menteri
Seorang menteri BUMN yang menjadi pembantu presiden dalam mengurus BUMN yang merupakan asset negara tentunya harus memiliki kompetensi tinggi, sehingga nantinya diharapkan jalannya roda pemerintahan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, kompetensi itu antara lain ada 3 tipe kompetensi :
1. Kompetensi umum menyangkut keahlian pribadi seperti komunikasi politik , manajemen
2. Kompetensi pekerjaan tentunya bersifat teknikal terkait pekerjaannya, termasuk yang soft skill seperti “leadership”.
3. Sementara kompetensi hubungan adalah bagaimana seseorang mencermati pekerjaannya sebagai “konteks” atau dalam kaitan hubungan dengan yang lain termasuk lingkungan
Seorang menteri seharusnya memiliki nilai rata-rata tinggi dalam ketiga jenis kompetensi ini. Sedangkan mengenai parameternya, seharusnya bisa dibicarakan antara pelaksana assessment profesional dengan Presiden selaku user.
Data-data teknis tambahan dari kementerian terkait tentu juga diperlukan terutama untuk menentukan parameter kompetensi pekerjaan.
Tingginya nilai seorang calon menteri dalam assessment setidaknya mengurangi kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan “rapor merah” atau raport biru dari masyarakat atas kinerjanya. Kompetensi sekarang juga dikaitkan dengan rekam jejak dari seorang menteri, apakah menteri yang akan dipilih ada indikasi terkait dengan tindakan yang bisa nantinya berpotensi menjadi kasus tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi, atau tindakan lainnya yang tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang dia miliki.
2. Membangun keyakinan terhadap DPR dan Stake Holder
Menjadi menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti Indonesia dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
"Dalam menghadapi realitas politik di parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memiliki kemampuan lobi selain kempampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen. Karena menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR
3. Kinerja Menteri BUMN Serta Implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat
Ukuran ini untuk menelaah pengaruh penerapan good governance government pada instansi pemerintah yaitu kementerian BUMN juga untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah pada instansi pemerintah
4. Nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan Trisakti dan Nawacita
