Mengukur keberpihakan menteri BUMN terhadap Nasionalisme dalam menangani BUMN
B. Temuan Survey
1. Temuan Survei terkait Kompentesi Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN
Terkait Kompentensi Rini Sumarno dalam temuan survey didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden mengatakan bahwa setelah menjabat sebagai Menteri BUMN ,Rini Sumarno dinilai tidak memiliki kompentensi sebagai Menteri BUMN ,dan hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN
hal ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Rini Sumarno terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK , dan malah terkesan Rini Sumarno hanya lebih intens berkomunikasi dengan partai tertentu yang bukan pendukung Jokowi-JK saat pilpres dan lebih banyak didalam melakukan penempatan direksi dipengaruhi oleh salah satu petinggi partai yang ada di KMP seperti penempatan direksi di Bank Mandiri, BNI , dan bank BRI dll .tentu saja ini patut dicurigai sebagai upaya penghiantan Rini Terhadap Jokowi –JK untuk kepentingan pemilu 2019 .
Dalam temuan survey juga didapati bahwa 80, 2 persen responden meyatakan bahwa Rini Sumarno tidak memiliki leadership yang kuat baik dalam memimpin kementerian BUMN dan hanya 19,8 persen saja yang mengatakan Rini Sumarno memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN .hal ini tercermin dari ketika Rini Sumarno menganti begitu saja Direktur BULOG yang baru saja diangkat oleh Rini Sumarno sendiri tanpa lasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas dan artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi (terminal accountability) atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya. Dan responden menilai Rini Sumatbo sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan.
2.Terkait Temuan Survei dalam Membangun keyakinan terhadap DPR dan Stake Holder oleh Meneg BUMN
Dalam temuan survey 78,2 persen responden berpendapat bahwa Rini Sumarno sering kali menciptakan blunder terkait hubungannya dengan DPR untuk mendukung kemajuan DPR dan 21,8 persen saja yang meyatakan hubungan Rini Sumarno dengan DPR baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di DPR .
Hal ini tercermin saat Kekesalan Anggota Komisi VI itu disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. Yang nyatanya PMN adalah atas inisiatif pemerintah dalam hal ini menteri BUMN .dimana Salah satu poin dalam surat tersebut yakni menambahkan dua perusahaan pelat merah agar mendapatkan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal dalam surat pertanggal 15 Januari 2015, Rini tak mencantumkan kedua BUMN itu sebagai penerima PMN.
Perbuatan Rini Sumarno itu membuat kinerja Komisi VI sia-sia. Pasalnya, padahal Komisi VI sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas PMN kepada 35 BUMN sesuai surat Rini tanggal 15 Januari 2015.dan menghambat kinerja BUMN yang sedang membutuhkan suntikan modal baru .
Artinya tindakan Rini Sumarno telah menghambat,pertumbuhan ekonomi indonesia ,proyek mega infrastruktur dan Tol laut yang kan direncanakan dibangun melalui keikutsertaan BUMN ,dimana BUMN yang ikut andil dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuh Penyertaan Modal negara untuk bisa bekerja akibatnya perekonomian melambat dan ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen namun karena kekacauan yang dibuat Rini Sumarno ketika meminta persetujuan PMN BUMN ke DPR .
Dengan kata lain Menjadi menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti Indonesia dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
3. Kinerja Menteri BUMN Serta Implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat
Dari temuan survey hamper 53,2 persen mengatakan bahwa kinerja menteri BUMN dan penerapan Good Governance di BUMN oleh menteri BUMN yang dipimpin Rini Sumarno sangat buruk , dan yang mengatakan buruk 21,3 persen dan yang menyatakan baik hanya 12,1 persen dan yang tidak menjawab hanya 13,4 persen
Hal ini tercermin saat Presiden Joko Widodo marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4,7 hari. Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak mau disalahkan atas lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia membela anak buahnya di PT Pelindo II, sebagai penanggung jawab Pelabuhan, dengan menuturkan bahwa tanggung jawab Pelindo II hanya sebatas melancarkan kegiatan bongkar muat peti kemas. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah itu tak bisa disalahkan atas lamanya waktu inap atau dwelling time peti kemas di terminal pelabuhan.
Hal ini artinya Rini Sumarno tidak memberi jawaban yang memuaskan terkait dengan durasi bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden meminta agar para pejabat terbuka atas persoalan yang terjadi.
Kinerja Rini Sumarno dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara. ang negara yang dimaksudkan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Tahun ini, PMN sebesar Rp 70 triliun digelontorkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. Namun besarnya suntikan modal negara ke perusahaan pelat merah tak berbanding dengan setoran laba perusahaan BUMN ke negara. "dan target dividen ke negara tahun 2015 hanya Rp 9 triliun,
Dari Good governance rini juga dianggap sangat buruk hal ini tercermin Menteri BUMN dan jajaran pejabat BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan.dan Rini Sumarno juga terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi dan mantan narapidana korupsi sebagai komisaris di BUMN dengan meyalahi aturan yang telah dibuat sendiri terjait kompentesi dan fit and proper test yang harus dijalani oleh seorang pejabay tinggi di suatau perusahaan BUMN yang akan ditempatkan yang Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN
Menteri Rini yang menunjuk langsung orang-orang yang akan mengisi posisi direktur utama di beberapa BUMN ini berpotensi akan banyak agenda terselubung di dalamnya. Dan jika memilih jajaran direksi maupun komisaris dengaan cara penunjukan langsung hal itu membuka kekhawatiran jika yang ditunjuk adalah orang-orang tidak berkompeten atau orang-orang loyalis terhadapnya bukan kepada negara dan Jokowi
Hal kinerja Rini Sumatno yang buruk juga punya korelasi yang kuat dengan kinerja masa lalau Rini yaitu sebagai mantan Menteri yang minim prestasi saat menjabat diera pemerintahan Megawati . Kinerja Rini saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dinilai tidak optimal."Prestasi Rini Sumarno sebagai mantan menteri ibu Mega tidak dapat disebut sukses. Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu,"
4.Terkait temuan survey terhadap Nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan Trisakti dan Nawacita
Dari jawaban para responden tergambar bahwa 87,3 persen Rini Sumarno dianggap tidak menjalankan prionsip prinsip naionalisme yang tertera dalam visi dan misi Trisakti dan Nawacita Jokowi- JK yang menjadi pattern dari arah kebijakan pemerintahan Jokowi -JK dan Rini Sumarno dinilai tidak berpihak pada cita-cita trisakti. Utamanya menyoal kemandirian bangsa. Sehingga, Rini sulit dilihat dapat beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.Dan hanya 7,2 persen yang menagatakan Rini Sumarno menjalankan BUMN dengan prinsip prinsip Nasionalisme yang berlandaskan Trisakti dan Nawacita sedangkan 5,5 persen menjawab tidak tahu .
