Telah banyaknya regulasi peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak karyawan perempuan dibuat, pemenuhan serta perlakuan yang sama antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki, namun bagaimana penerapan atas pasal 81 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. inti Sukses Garmindo ditinjau Maslahah Al-Mursalah, sudah sesuai atau belum dan bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan peraturan tersebut.
Metode penelitian yang ditulis penulis yaitu menggunakan field research-peneltian lapangan yang bertujuan mengkaji secara intensif kondisi lapangan yang terjadi dalam lingkungan unit social yang bersifat apa adanya, baik kondisi individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Teknik pengumpulan data penulis mengunakan observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada dua personalia dan sepuluh karyawan perempuan dengan mengunakan accidental samping di PT. Inti Sukses Garmindo. Observasi penulis secara langsung dengan melihat kondisi para pekerja, melihat fasilitas kesehatan yang dimiliki perusahaan dan dokumentasi dengan mencari data berupa catatan, buku-buku, surat kabar yang berkaitan dengan hak haid. Data yang terkumpul dianalis mengunakan teknis analisis data deduktif yaitu metode yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Objek penelitian penulis bukanlah merupakan penelitian yang pertama, namun pada penelitian penulis tidak hanya membahas secara umum bagaimana penerapan hak cuti haid sedangakan titik kebaharuan penulis, penulis mengunakan pendekatan dari sudut pandang Maslahah Al-Mursalah dan gender.
Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah diterapkan di PT. Inti Sukses Garmindo sejak tahun 2009, yang mana perusahaan menyediaakan hak cuti haid bagi karyawan perempuan. Hak cuti haid diambil dengan melalui dua metode, pertama dengan mengambl cuti libur atau kedua diganti dengan uang atau diuangkan.
Namun tidak semua karyawan perempuan yang mengambil cuti haid tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti etos kerja yang tinggi, kondisi ekonomi yang menuntut, ataupun kondisi-kondisi lainnya, ada yang tetap bekerja dengan harapan akan mendapat ganti uang meskipun kondisi tubuh sakit, nyeri, dan tidak nyaman dalam tubuh selama mereka bisa menahan dan mengkondisikan tubuh aman dan tidak membahayakan diri, mereka akan mendapatkan uang pengganti libur atau cuti hari setiap bulannya sebesar Rp 89.195,- rupiah di slip gaji yang mereka terima setiap bulannya dan analisis penulis penukaran cuti haid dengan sejumlah uang dan karyawan perempuan tetap bekerja walaupun ada yang tidak mengalami rasa nyeri ditakutkan akan menyebabkan makin buruknya kondisi kesehatan pekerja.
Jika dilihat dari Segi Maslahah Al-Mursalah yang berarti sesuatu yang mendatangkan keutungan-mafaat dan menjauhkan kerusakan atau madharat. Pada pasal 81 ayat 1 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tentang hak cuti haid merupakan upaya perusahaan sebagai bentuk menghormati, melindungi seta mensejahtrakan para pekerja perempuan dan dengan hak cuti tersebut sangat sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang diperoleh setiap pekerja perempuan agar terhindar dari madharat rasa sakit yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.
Kemudian dari segi gender, menggunakan empat tolok ukur yang mencakup “akses, partisipasi, control, seta manfaat yang semua aspek diatas saling bersinambungan satu sama yang lainnya, memiliki nilai yang sama, tidak strukturalis dan bisa diteliti secara luas. Pendekatan metode gender menjadi pedoman dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dan pemanfaatan analisis dengan empat parameter menunjukkan adanya kesetaraan gender dan mengkombinasikan dari prinsip-prinsip yang termasuk dalam Konvensi CEDAW yang tergambarkan dalam proses penyusunan regulasi yang ada.
Kelebihan
1. Kelebihan artikel ilmiah ini terdapat pada isi dari artikel yaitu isi dari pembahasannya sudah seimbang dengan bukti dari Penelitian penulis dengan dikuatkan oleh data-data lapangan.
2. Pada hasil penelitian adanya sajian yang dinyatakan dengan tabel dan bagan.
3. Membahastentang penerapan Pasal 81 No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau dengan metode Maslahah Al-Mursalah dan gender
Kekurangan
1. Pada bab pendahuluan, tidak terdapat alasan tentang pentingnya pokok persoalan yang dieksplorasi, seperti adanya kasus pada perusahaan disebabkan dampak pengabaian hak cuti haid bagi pekerja perempuan.
