Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM
Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas
Selaku Koordinator Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan ICCTF
Selama ini, wisatawan tingkat dunia kerap lebih mengenal Bali dibanding Indonesia. Tentu saja karena Bali sudah memproklamirkan diri sebagai destinasi wisata dunia dengan beragam spot wisata terbaik. Padahal, Indonesia sendiri memiliki area wisata beragam di banyak wilayahnya. Sebut saja, objek pariwisata di Indonesia Timur (INTIM) yang kian menarik perhatian publik domestik maupun global. Bahasan ini melirik sisi lain sektor kemariman INTIM yang kian 'seksi' bagi pembangunan Indonesia.
Sebagai salah satu wilayah Indonesia yang kaya sumber daya alam (SDM), INTIM memiliki magnet kuat yang memesona wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk menghampirinya. Terdapat beberapa spot wisata eksotis bagi wisatawan dunia yang berada di INTIM, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua Barat. Agar semakin membangkitkan minat masyarakat dunia mengunjungi INTIM, pemerintah Indonesia secara serius mengupayakan langkah-langkah konstruktif dalam pengembangan dan pembangunan sektor kemaritiman di wilayah tersebut.
Peran ICCTF
Pengembangan dan pembangunan sektor kemaritiman INTIM itu ditetapkan menjadi Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan yang merupakan strategi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi mulai dari pemerintah daerah hingga pusat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Karena itu, pengembangannya diwujudkan dengan kerjasama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagai lembaga penggalang pendanaannya.
Melalui Global Environment Facility (GEF), ICCTF berhasil mendapatkan pendanaan senilai US$11,4 juta yang disalurkan melalui World Bank (US$6,2 juta) dan Asian Development Bank (US$5,2 juta). Tujuannya, untuk menggarap 12 proyek pada sektor kelautan dan perikanan yang berfokus di 4 provinsi INTIM yaitu, Bali, NTT, NTB, dan Papua Barat. Dua belas proyek tersebut merupakan bagian dari Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang sudah berjalan mulai tahun ini.
Lebih jauh lagi, ICCTF juga tengah mengembangkan proposal senilai US$12 juta terkait program Blended Finance serta program Blue Carbon di bidang kelautan dan perikanan yang nantinya akan dilaksanakan di wilayah Sulawesi. Proyek-proyek ini masuk tahap pematangan, dan segera diwujudkan mulai Agustus 2020 -- Februari 2022 mendatang.
Periode tahun 2020-2022, ICCTF memfokuskan programnya mendanai program inovasi pembangunan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan pesisir serta menangani dampak perubahan iklim berbasis kelautan (marine based). Tujuannya, untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut termasuk terumbu karang serta ekosistem blue carbon seperti mangrove dan padang lamun.
Data ICCTF mencatat fokus 4 proyek. Pertama, mitigasi berbasis lahan, adaptasi dan ketahanan, energi, serta kelautan. Sebagai satuan kerja Bappenas, ICCTF percaya bahwa tak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa adanya upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem. Sejak 2019, ICCTF telah mengembangkan program mitigasi perubahan iklim bidang kelautan (marine based) Â melalui COREMAP-CTI dana hibah World Bank, yang bertujuan untuk melestarikan terumbu karang serta ekosistem penting terkait melalui peningkatan efektivitas pengelolaan di Kawasan Konservasi Laut atau Marine Protected Area (MPA) di wilayah perairan Laut Sawu dan Raja Ampat.Â
Kedua, COREMAP-CTI dana hibah Asian Development Bank yang bertujuan untuk mengelola terumbu karang secara berkelanjutan di Laut Sunda Kecil melalui peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di MPA.
Ketiga, inisiatif Blended Finance adalah multi donor terkait pendanaan di sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang saat ini bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Â
Keempat, inisiatif Kerangka Strategi Blue Carbon Indonesia bertujuan untuk membentuk Sekretariat Nasional yang berfungsi sebagai pusat informasi, simpul data dan think-tank atas rumusan kebijakan terkait blue carbon.
Wilayah Pengembangan
Wilayah pengembangan sektor kemaritiman ICCTF tersebar di wilayah Perairan INTIM. Pertama, enam proyek COREMAP -- CTI yang didanai oleh World Bank berlokasi di Raja Ampat, Papua Barat yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat, Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, dan Suaka Alam Perairan (SAP) Waigeo Sebelah Barat. Serta Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Pada kedua provinsi ini terdapat 6 proyek, sebab ada 2 lokasi yang memiliki masing-masing 2 proyek, sehingga total menjadi 6 proyek.
Kedua, enam proyek COREMAP -- CTI yang didanai oleh Asian Development Bank berlokasi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu, Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Gili Matra, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida. Kedua provinsi ini masing-masing memiliki 2 proyek sehingga total menjadi 4 proyek.
Ketiga, proyek Blended Finance serta Blue Carbon direncanakan di wilayah Sulawesi, yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Pembiayaan kedua proyek ini masih dalam tahap pematangan bersama multi donor untuk segera diwujudkan. Melalui pembangunan ini, terbersit harapan penuh akan pembangunan sektor kemaritiman INTIM sebagai satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi sisi lain kemaritiman INTIM yang perlu diungkap ke publik luas, sebagai upaya serius pemerintah membangun negeri bergandengan tangan dengan banyak pihak.
Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM
Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas
Selaku Koordinator Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan ICCTF
