Mohon tunggu...
Sotardugur Parreva
Sotardugur Parreva Mohon Tunggu... -

Leluhurku dari pesisir Danau Toba, Sumatera Utara. Istriku seorang perempuan. Aku ayah seorang putera dan seorang puteri. Kami bermukim di Jawa Barat.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Suatu Tanggapan untuk "Indonesia Milik Siapa?"

6 September 2017   11:46 Diperbarui: 7 September 2017   09:02 3455
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tanggal 6 September 2017 pukul 07:28 tulisan Cyber Muslimah dengan judul Indonesia Milik Siapa? telah dipublikasi, dan diperbaharui pada pukul 08:14. Tulisan bagus, menarik hatiku untuk menanggapi sebagai berikut:

Menurut pendapatku, pernyataan siapapun, termasuk aktor Reza Rahadian yang menyatakan bahwa "Ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Ini negara yang majemuk, bukan negara milik satu agama tertentu. Ini negara milik kita semua yang ada di sini, beda suku beda keyakinan,and that's the beauty of Indonesia", bukan pernyataan aneh. Juga, bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Pernyataan itu adalah pernyataan benar sesuai dengan kenyataan.

Apabila pernyataan itu menuai kritikan dari para pihak yang menganggap hal tersebut sebagai menyudutkan kalangan tertentu, kelihatannya, para pihak tersebut perlu mencermati ulang. Bagian mana dari pernyataan itu yang mendorong simpulan bahwa pernyataan itu berisikan penyudutan kalangan tertentu? Adalah benar bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Penduduk Indonesia sangat majemuk, baik dari pulau tempat tinggalnya, budayanya, bahasa daerahnya, keyakinannya, semua majemuk. Jadi, pernyataan Reza Rahadian itu sudah sesuai dengan faktanya, bukan hendak menyudutkan pihak manapun.

Sejarah membuktikan bahwa Negara Islam/Khilafah Islamiyah telah mampu menguasai 2/3 dunia dan di dalamnya terdapat masyarakat yang jauh lebih majemuk daripada Indonesia. Pada poin itu, betapa akan sangat tidak terbantahkan, apabila pernyataan @Cyber Muslimah mengemukakan data yang membuktikan bahwa sejarah mencatat, 2/3 dunia dikuasai Negara Islam/Khilafah Islamiyah. Informasi lain yang pernah kubaca justru berisi pemberitaan bahwa di beberapa negara, terjadi penolakan terhadap prinsip khilafah, di mana dibubarkannya kumpulan-kumpulan pengusung khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir. Pembubaran kelompok tersebut mengindikasikan bahwa banyak negara memandang faham Khilafah Islamiyah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir tidak layak diterapkan di dunia yang semakin mengglobal.

Selain itu, menurut pemahaman Penulis, tidak ada negara di dunia yang lebih majemuk daripada NKRI, yang terdiri dari ribuan pulau, dihuni oleh ratusan suku bangsa, menganut keyakinan yang berbeda-beda. Jika @Cyber Muslimah menulis bahwa masih ada negara yang lebih majemuk daripada NKRI, dikemukakan saja, agar menjadi pengetahuan bersama dan tidak bias.

Seluruh dunia tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut Islam. Meski demikian, bukan berarti bahwa Non-Muslim dilindungi oleh Islam. Eksistensi NKRI diperjuangkan bersama oleh segenap elemen masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Suatu kelompok tidak melindungi kelompok lain secara sepihak, tetapi, semua kelompok saling melindungi, berjuang bersama-sama meraih kemerdekaan bangsa dan negara, dan berjanji bersama-sama pula membangun negeri, tanpa diskriminasi berdasarkan primordialisme. Itulah realitanya, tidak perlu dibelokkan seakan-akan ada kelompok tertentu menjadi pengayom bagi kelompok lain. Tidak. Masing-masing kelompok berjuang bersama-sama, saling menghormati, saling menolong, saling melindungi, menyatukan tekat maju bersama dengan semboyan bhinneka tunggal ika.

Jadi, jika Reza Rahadian menyatakan, bahwa Indonesia bukan negara Islam, Indonesia negara majemuk dalam arti bahwa masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya, itulah faktanya. Berdasarkan pernyataan tersebut, bila ada pihak yang menangkap kesan bahwa apabila Indonesia dimiliki umat Islam atau menjadi negara Islam, maka umat agama lain akan terancam, bisa dipastikan bahwa yang salah bukan pernyataan Reza Rahadian, melainkan mereka yang menarik kesan seperti itu.

Sejak para pahlawan kemerdekaan memerdekakan bangsa ini, tiap elemen bangsa saling menolong, saling menghormati, tidak ada pihak yang mendominasi pihak lain. Semua elemen bangsa berdiri sama tingkatan, bahu-mebahu mewujudkan cita-cita bersama. Walaupun populasi suatu kelompok lebih besar daripada populasi kelompok lain, masing-masing kelompok bergandeng tangan membangun bersama. Negeri ini milik bersama semua kelompok, bukan milik satu kelompok saja. Tidak perlu merasa tergoda untuk mendominasi kelompok lain karena memiliki populasi yang lebih besar. Sejak negeri ini didirikan sebagai negara merdeka, semua elemen bangsa bersepakat memelihara dan merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, jika timbul pertanyaan, sebenarnya Indonesia milik siapa? Tentu saja, Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia. Pikiran provokatif menyatakan bahwa aset negara dikuasai asing. Kalau aset negara dikelola asing, mungkin saja, itu terjadi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan oleh pemerintah terdahulu. Namun jika aset negara dikuasai alias dimiliki asing, nanti dulu. Kelihatannya tidak demikian. Banyak aset negara (pertambangan, misalnya) dikelola asing, namun kepemilikan atas aset tersebut adalah milik bangsa Indonesia, lepas dari daya guna yang diperoleh bangsa Indonesia. Semua itu berdasar kebijakan-kebijakan rezim terdahulu yang tidak terbuka kepada masyarakat. Pun jika terbuka kepada wakil rakyat, para wakil rakyat itu tidak menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat yang diwakilinya.

Apabila faktanya, banyak aset negara dikuasai oleh asing, itu harus dibenahi, dikembalikan kepada kedaulatan Indonesia. Menurut pendapatku, dalam pemerintahan rezim sekarang yang baru berjalan kira-kira tiga tahun, upaya pengembalian pengelolaan aset negara sudah dimulai. Kebijakan impor garam terjadi karena pergaraman Indonesia dikuasai oleh mafia. 

Impor garam (silakan gugel dengan mencari "mafia garam" lalu baca). Eksistensi mafia seperti itu terjadi dari kebijakan rezim terdahulu. Namun, patut dicatat, bahwa kebijakan rezim selama 69 tahun tidak adil jika serta-merta dimintakan pertanggungan jawab kepada rezim yang baru bekerja sekitar tiga tahun. Betapa bijaksananya jika rezim sekarang diberi kesempatan mengelola negeri ini periode berikutnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun