Mohon tunggu...
Sotardugur Parreva
Sotardugur Parreva Mohon Tunggu... -

Leluhurku dari pesisir Danau Toba, Sumatera Utara. Istriku seorang perempuan. Aku ayah seorang putera dan seorang puteri. Kami bermukim di Jawa Barat.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Tanggapan Lebih Lengkap Artikel: "Idiih, Jokowi Kok Baperan Sih.."

29 Juli 2017   08:17 Diperbarui: 29 Juli 2017   20:24 325
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Artikel bertajuk terkutip di atas adalah tulisan Kompasianer atas nama Andika Pratama. Sudah ditulis dan terkomentari pada 28-07-2017, namun, seperti masih ada yang ngganjel.Maka, tulisan ini kusajikan untuk menanggapi lebih lengkap. Kumaksudkan, agar tidak terjadi hoax. Perlu kuinformasikan, bahwa tanggapan ini belum tentu yang paling benar sesuai faktanya, sebab, tulisan ini kusajikan berdasarkan pemberitaan, bukan berdasar yang kulihat, kudengar, dan kualami. Namun, kuyakini, ini didorong nalar sehat, bukan untuk 'menelanjangi' siapa-siapa. Tulus, hanya untuk menghindari kabar 'miring' (hoax).

Artikel tersebut diawali paragraf yang berisikan harapan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) agar power must not go unchecked. Kucari dari dunia maya, kutemukan, Pesan Politik SBY: Power Must Not Go Unchecked, dipublikasi pada Kamis 27 Juli 2017 pukul 22:30 WIB, bahwa "Power must not go unchecked"adalah perkataan SBY pada konferensi pers di kediamannya. Dijelaskannya lebih lanjut, "Kami(Partai Demokrat dan Partai Gerindra) harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power".

Pada paragraf yang sama, Andika Pratama menulis bahwa perkataan SBY itu langsung ditanggapi Jokowi (Presiden Joko Widodo). Dituliskannya, bahwa Jokowi mengatakan terlalu berlebihan, dan dia(Jokowi) menyebut tidak ada kekuasaan absolut. Jokowi mengatakan hal itu saat berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satu hari setelah pertemuan SBY dan Prabowo. Dengan penelusuran, pada Jokowi: Di Indonesia Tidak Ada Kekuasaan Absolut kutemukan, "Perlu saya(Jokowi) sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

Termaknai, bahwa dalam paragraf pembuka itu, SBY seolah melihat kekuasaan Jokowi dijalankan melampaui batas alias sewenang-wenang. Pandangan seperti itu juga diaminkan oleh Andika Pratama, kemudian menulis artikel yang dari tajuknya menunjukkan praduga bahwa Presiden Jokowi terbawa perasaan sehingga menurut Andika Pratama, Jokowi mengatakan(menanggapi) terlalu berlebihan. Andika Pratama pada poin itu menempatkan diri seakan-akan memahami maksud Presiden Jokowi. Kutangkap, menurut SBY dan diaminkan oleh Andika Pratama, bahwa Presiden Jokowi menjalankan kekuasaan tanpa kendali (unchecked).  

Pada paragraf berikutnya, Andika Pratama menyimpulkan bahwa pernyataan Jokowi itu menunjukkan Jokowi tersentil oleh ucapan SBY. Menurut Andika Pratama, jika ditelaah secara lengkap, pernyataan SBY, power must not go unchecked berarti Partai Demokrat dan Partai Gerindra harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak melampaui batas, agar tidak masuk pada ranah abuse of power. Apabila penggunaan kekuasaan melampaui batas dan masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara.

Menurut Andika Pratama, kata-kata SBY tersebut jelas memperingatkan Jokowi agar tidak masuk ke kategori abuse of power atau kekuasaan mutlak. Dengan demikian, menurut Andika Pratama, sebenarnya, SBY adalah pihak yang bersimpati untuk mengingatkan. Andika Pratama tidak melihat SBY memberikan 'tudingan mempersalahkan' kepada Jokowi, bahkan Andika Pratama seolah sependapat dengan SBY, mereka menyimpulkan Presiden Jokowi telah menjalankan kekuasaan tanpa batas.

Menurut Google Terjemahan,perkataan SBY "Power must not go unchecked" ialah "Kekuasaan tidak harus pergi dicentang". Kutaksir, maksud dari Google Terjemahan ialah "Kekuasaan harus tidak dijalankan tanpa diawasi". Artinya, pelaksanaan kekuasaan itu harus diawasi. Kekuasaan bukan tanpa batas.

Kemudian daripada itu, menurut Andika Pratama, bahasa Jokowi berbeda dari biasanya. Menurut Andika Pratama, Jokowi sering bilang nggak mikir, bukan urusan saya, atau tidak menjawab. Lalu, Andika Pratama mempertanyakan, kenapa orang (dalam hal ini SBY) mengingatkan malah (Jokowi) langsung tersentil. Kemudian Andika Pratama menuliskan artikel dengan tajuk: "Idih, kok Jokowi baperan (bawa perasaan) sih?" Luar biasa. Andika Pratama sepikiran dengan SBY, bahwa Presiden Jokowi melaksanakan kekuasaan dengan tanpa batas, tidak terkendali, sewenang-wenang.

Pada paragraf berikutnya, Andika Pratama menduga-duga, atau tepatnya mempertanyakan, Apa karena SBY melakukan pertemuan dengan Prabowo makanya Jokowi menanggapi agak emosional?Atau karena Partai Demokrat tidak setuju dengan usulannya agar presidential treshold di angka 20-25 persen? Menurut Andika Pratama, harusnya, sebagai sosok yang menjadi pemimpin seluruh rakyat termasuk SBY dan Prabowo, Jokowi mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang mengingatkan. Bukan malah baperan.

Pada poin itu, menurut pendapatku, Andika Pratama tampil seakan menasehati, agar Jokowi tahu berterima kasih kepada pihak yang mengingatkan. Hebat. Andika Pratama seakan lebih tahu mengenai apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk merespon hal pengingatan itu (jika benar itu merupakan pengingatan).

Pada paragraf berikutnya, Andika Pratama menyatakan bahwa lebih berbahaya orang yang selalu memuji walaupun salah, daripada orang yang mengkritik saat terjadi salah. Seorang sahabat itu tidak akan membiarkan sahabatnya terjerumus pada kesalahan. Saya sangat sependapat, sangat setuju dengan poin tersebut, bahwa sebagai sahabat, harus ikut mencegah terjadinya kesalahan sahabatnya. Namun, tersirat juga makna, bahwa sudah terjadi kesalahan Presiden Jokowi. Benarkah sudah terjadi kesalahan Presiden Jokowi dalam menjalankan kekuasaan?

Lalu, tiga paragraph terakhir dari artikel Andika Pratama adalah sebagai berikut:

Dari kata bijak tersebut Jokowi harus memahami kalau dia juga manusia yang tidak luput dari hawa nafsu, wajar kalau salah. Dan jika saat dia salah tidak ada mengkoreksi maka dia akan terus terjerumus.

Jokowi harus mewaspadai orang-orang yang hanya berusaha menyenangkan hatinya tanpa mempertimbangkan kebaikan dan kebenaran. Orang-orang itu yang akan menjadi duri dalam daging dan membuat Jokowi terlihat makin salah dimata masyarakat.

Jadi, pak Jokowi jangan takut dengan orang yang mengkritik. Karena itu adalah bentuk kepedulian terhadap pak Jokowi.

Ketiga paragraf penutup tulisan Andika Pratama juga menyiratkan, bahwa Andika Pratama mencoba mengingatkan Jokowi bahwa Jokowi adalah manusia yang punya hawa nafsu, wajar kalau salah. Andika Pratama mengingatkan Jokowi agar Jokowi waspada terhadap orang yang menyenangkan tanpa menimbang kebaikan dan kebenaran. Andika Pratama menutup dengan nasihat agar Jokowi tidak takut terhadap kritikan.

Andika Pratama tidak menyebutkan referensi artikel tersebut. Jika benar satu referensi artikel tersebut adalah Teropong Senayan, di sana dijelaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi memang untuk menanggapi pernyataan SBY. Sehari sebelumnya, SBY mengatakan, "Para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power". Presiden Jokowi menanggapi, "Pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai sangat berlebihan".Presiden Jokowi menyatakan bahwa kekuasaan tidak mungkin dijalankan tanpa batas, sebab ada pengawasan dari pers, dari media, juga dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan juga dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Jadi, tudingan SBY kepada Presiden Jokowi di mana seolah-olah Presiden Jokowi telah menjalankan kekuasaan dengan absolut, atau tanpa batas, atau sewenang-wenang, adalah tudingan berlebihan. Pelaksanaan kekuasaan kepresidenan diawasi oleh banyak pihak, antara lain media, LSM, bahkan DPR. Dan jika memang terjadi kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan, ada peradilan yang memperlakukan semua pihak secara sama.

Demikian, salam bhinneka tunggal ika.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun