AUSTRALIA adalah negara yang penduduknya terdiri atas beragam imigran berasal dari berbagai negara. Setiap negara asal masyarakat tersebut punya kebudayaan dan tradisi saling beda. Negara Australia adalah negara menganut sistem pemerintahan sekuler dan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Keadaan di Australia bisa amat berbeda dengan negara asal imigran. Namun mau tidak mau setiap imigran yang masuk ke Australia diharapkan untuk menyesuaikan keadaan dan berintegrasi dengan masyarakat lain yang ada di Australia.
Penyesuaian tersebut tidak selalu gampang dilakukan, terutama dari negara-negara Asia karena masalah beda budaya. Australia adalah negara barat yang menekankan sikap individual dan kesetaraan hak perorangan. Sementara Asia negara berbudaya timur yang menomerduakan individu dan menekankan pada keharmonisan sosial. Cara pandang dalam hal budaya inilah yang membuat masyarakat dari Asia kadang menemukan kesulitan untuk menyesuaikan diri.
Kesulitan untuk menyesuaikan diri ini bisa menghambat pengembangan pribadi dan menciptakan masalah-masalah sosial dan budaya bagi masyarakat Australia secara umum. Dalam usahanya membantu para imigran agar bisa secepatnya menyesuaikan diri di negara barunya, pemerintah membantu para imigran tersebut dengan berbagai jalan. Kursus bahasa Inggris gratis, penyediaan para penterjemah secara gratis jika punya urusan dengan pemerintah dan informasi-informasi lain yang berguna bagi para imigran dalam bahasa mereka. Juga bisa didapati nomer telpon para penterjemah bila diperlukan.
Tapi nampaknya usaha pemerintah tersebut tidak selalu sukses. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang karena alasan budayanya amat sulit untuk berintegrasi dengan masyarakat umum Australia. Semakin dipaksakan semakin membentuk resistensi perlawanan. Bahkan dikuatirkan masyarakat tersebut bisa membentuk gerakan resistensi bawah tanah yang makin sulit untuk dideteksi kalau masalah integrasi ini dipaksakan.
Kesulitan budaya dalam berintegrasi tersebut mengundang pandangan pro dan kontra. Yang pro menganggap bahwa mereka susah berintegrasi karena latar belakang budaya yang memang susah untuk dirubah. Maka jalan satu-satunya adalah menghargai budaya mereka. Ekspresi budaya mereka harus dihargai oleh pemerintah sebagai negara demokratis yang menghargai ekspresi budaya setiap warga asal tidak bertentangan dengan hukum Australia.
Sementara yang kontra menyarankan agar mereka mau tidak mau harus berintegrasi dengan Australia. Mereka hidup di Australia maka sewajarnya mereka hidup dengan cara Australia tanpa ada pengecualian. Kedua pandangan tersebut belum menemukan titik temu bersama. Masalah tersebut akhirnya lebih banyak dibiarkan mengambang dan menjadi obyek sensitif untuk didiskusikan.
Program pemerintah Australia yang mencanangkan Australia sebagai negara multikultural tidak selamanya berjalan mulus. Apalagi jika dihubungkan dengan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk berintegrasi karena alasan ideologi yang dibawanya. Barangkali masalah penyesuaian ideologi ini adalah masalah paling rumit untuk diselesaikan, bahkan bisa membawa Australia pada ketidakharmonisan sosial dalam jangka panjang. Sementara untuk mendiskusikan secara terbuka masalah yang menyangkut ideologi mengalami kendala karena sensitifnya obyek pembicaraan.
Untungnya konflik-konflik ideologi belum terjadi secara terbuka di Australia. Hukum-hukum positif Australia yang relatif tegas dan tanpa pandang bulu merupakan faktor kuat dalam meredam konflik terbuka karena ideologi beraliran keras. Namun dengan adanya konflik ideologi berdasar agama di belahan dunia lain, keberadaan masyarakat yang punya ideologi keras di Australia makin menarik perhatian masyarakat dan cukup meresahkan. Ideologi aliran keras diketahui ada di Australia setelah diberitakan bahwa ada warga negara Australia tewas dalam konflik ideologi di negara belahan dunia lain (Sumber).
Pemerintah Australia kuatir bila orang yang berpartisipasi perang di belahan dunia lain itu jika pulang bisa menularkan aliran ideologi keras dalam masyarakat. Ideologi keras dikuatirkan akan mengancam kehidupan demokrasi di Australia.
Dengan diketahuinya beberapa anggota masyarakat yang ikut perang di dunia lain tersebut, dipastikan jaringan perekrutannya telah terbentuk di Australia secara diam-diam selama ini. Pemerintah mengancam hukuman 20 tahun atau dicabut warga negara Australianya bila terbukti ikut perang di belahan dunia lain karena idelogi beraliran keras yang dianutnya.
Hambatan Demokrasi di Australia
