Mungkin masalah utama sebab melencengnya aturan di Indonesia adalah budaya sosial yang terdeviasi. Kekerabatan sosial yang dimanfaatkan untuk mendukung tindakan pembengkokan aturan. Sehingga proses dan hasil negoisasi, transaksi, lobby dan usaha lainnya yang tak terendus pengawas hukum. Kekerabatan sosial dalam melanggar hukum tersebut tertutup rapi demi keselamatan bersama dan atas persetujuan bersama. Bekerja semacam mafia. Merekrut keponakan, adik, kakak, ipar, mertua dan sejenisnya untuk menjamin solidaritas kerjasama diperkuat dengan hal yang lebih permanen yakni lewat pertalian darah. Perkawinan bukan cuma menyangkut masalah sosial tapi juga masalah politik dan kekuasaan.
Pencucian uang berlangsung dengan lancar. Orang mau saja menempuh resiko karena merasa aman di lingkup sosial yang dikenalnya. Isteri muda, pembantu, sopir, ayah mertua, keponakan, bahkan tetangga tak keberatan menerima titipan uang hasil korupsi. Perjanjian terjadi di bawah tangan memanfaatkan sanksi sosial dan bukan sanksi hukum formal. Kerjasama kejahatan tereduksi karena terjadi dalam lingkup sosial. Melanggar hukum tak mengapa asal tak di lingkup sosialnya. Atau melanggar hukum tak mengapa asal dilakukan bareng-bareng. Memeras, merampok, memalak, mengemplang tak apa asal dibarengi dengan sikap bersosial. Tahu membalas budi. Hasil merampok dibagi-bagi sesama kelompok. Tahu sama tahu pasti aman.
Masalah lain yang ada di Indonesia dalam penegakan aturan adalah masalah sistem pengidentifikasian pada pribadi masing-masing individu masih belum tertata sehingga sulit untuk mendeteksi pelaku pelanggaran. Masyarakat kita masih suka transaksi tunai, fasilitas perbankan belum menjangkau semua orang, nomer wajib pajak tidak semua punya, personal identification number belum dikenalkan di Indonesia secara menyeluruh dan konsisten. Semua meluber dan sulit dipilahkan demi hukum. Belum lagi masalah demografi Indonesia yang masih semrawut. Pemakaian nama keluarga yang tidak begitu dikenal di Indonesia. Alamat yang tidak jelas untuk bisa dijangkau oleh kantor pos. Dan masalah demografi lainnya yang masih perlu pembenahan sistem dalam waktu lama.
Aturan memang gampang dibuat dan juga dibengkokkan. Aturan menjadi tidak begitu relevan jika dikaitkan dengan integritas pribadi. Aturan seketat apapun, jika integritas pribadinya melenceng, aturan pasti diterjangnya juga. Sebaliknya, selemah apapun peraturan jika punya integritas pribadi, maka kecil kemungkinan aturan itu akan dilanggarnya. Namun aturan tetap aturan. Jika sudah disetujui bersama, maka tidak seorangpun bisa menikmati pengecualian. Meloloskan atau menggagalkan peraturan bukan masalah utamanya, apalagi cuma dilihat sebagai pihak yang kalah atau menang dalam meloloskan atau menggagalkannya. Diveto atau tidak diveto, semua orang harus taat pada aturan. Mengikat semuanya. Siapkah kita menegakkan aturan?*** (HBS)