"Inpex baru akan submit PoD Masela pada Juni 2019," kata juru bicara SKK MIgas Taslim Yunus saat ditemui di sela acara  Indonesian Petroleum Association (IPA) di Jakarta, selasa 10 Mei  2016. Final Investment Decision (FID) akan disampaikan pada tahun 2025. Ini berarti sampai tahun 2025 tidak ada kilang LNG yang berdiri di Maluku. Dari FID itu baru akan ditenderkan EPC contract yang masih memerlukan waktu bertahun tahun lagi untuk pengerjaannya.
Menginformasikan timeline dari Inpex ini adalah bagus. Pemerintah bisa mengantisipasi apa saja dan kapan tindak lanjut untuk proyek ini mesti disiapkan. Pemerintah tidak perlu menduga duga lagi apa saja yang dikerjakan KKKS, karena timeline nya sudah diberikan. Pemerintah bisa menyesuaikan program program yang berhubungan dengan gas Masela ini supaya waktunya sinkron.
Proyek Migas adalah bisnis jangka panjang, multi years. Melewati beberapa periode presiden. Proposal jangka panjang yang dikerjakan selangkah demi selangkah selalu diharapkan berjalan mulus tanpa gangguan yang berarti. Pada kenyataannya pergantian pemerintahan adalah zona rawan yang bisa membalikkan keadaan. Sesuatu yang sudah disetujui pada pemerintahan terdahulu bisa saja dirubah pada pemerintahan berikutnya. Ini adalah mimpi buruk bagi investor. Investasi puluhan miliar dollar bisa nyungsep ke dalam sumur.
KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) adalah entitas bisnis yang memang tujuannya mencari untung. Inpex adalah KKKS yang menandatangani kontrak untuk Blok Masela ini pada tahun 1998. Kontrak akan berakhir pada tahun 2028. PoD sudah disetujui pada tahun 2010, jaman pemerintahan SBY. Ketika menunggu persetujuan revisi PoD untuk kenaikan kapasitas di tahun 2015, proposal Inpex ditolak. Bukan ditolak untuk kenaikan kapasitas, tapi diminta berubah skema eksploitasinya dari FLNG ke OLNG.
Inpex sudah menerima surat dari pemerintah untuk mengubah skema eksploitasinya. Karena kedua skema eksploitasi itu berbeda, maka Inpex harus membuat dari baru lagi. Skema eksploitasi yang lama tidak mungkin dipakai. Dengan memperhitungkan zona zona rawan dalam kalender politik Indonesia, maka Inpex mencari aman dengan menyampaikan PoD menghindari sebelum pilpres 2019. Demikian juga Final Investment Decision (FID) akan disampaikan pada tahun 2025, menghindari pilpres 2024. Cara ini dianggap Inpex cukup aman untuk menghindari ketidak pastian ketika terjadi pergantian pemerintahan. Mungkin menganut prinsip peribahasa 'biar lambat asal selamat'.
Mundurnya jadwal onstream sumur Masela ini ke tahun di atas 2025 mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap Inpex. Dia mempunyai kontrak lapangan gas Ichthys Australia yang baru saja dioperasikan. Kebutuhan gas Jepang mungkin juga belum perlu tambahan. Karena itu Inpex terlihat tidak buru buru untuk mengalirkan gas Masela. Bagi Indonesia mundurnya onstream gas Masela berpengaruh. Pada tahun 2020 nanti Indonesia akan defisit gas sebesar 4  miliar MMSCF. Ditutup dengan impor gas dari Woodside Petroleum Australia dan Cheniere  Energy Amerika. Seharusnya memang manajemen energi bisa dilakukan  dengan lebih baik sehingga tidak terjadi kejanggalan di suatu saat mengekspor LNG, sedangkan untuk kebutuhan gas dalam negeri mengimpor.
Karena kontrak Inpex untuk blok Masela masih berlaku sampai 2028, maka yang mungkin yang bisa dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan lobby ke Inpex agar PoD dan FID dipercepat dengan memberi insentif.
2. Menyimpan dulu gas Masela dalam perut bumi, untuk dieksploitasi nantinya ketika Indnesia memerlukan banyak energi. Juga nantinya bisa dirancang untuk kompleks petrokimia terintegrasi di Maluku.
End===
