[Skandal Lobby Pereira] Dokumen Didownload dari Departemen Kehakiman AS Pasti Benar ?

[caption caption="Gambar Exhibit A"]

[/caption]

 

Pada bagian Privacy Act Statement tertulis :

Every Registration Statement, short form registration statement, supplemental statement, exhibit, amendment, copy of informational materials or other document of information filed with Attorney Generals under this Act is a public record open to public examination, inspection and copying during the posted business hours of the Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit’s webpage: http://www.fara.gov.

Dari statement di atas terlihat bahwa dokumen yang disubmit ke Departemen Kehakiman AS merupakan public record, masyarakat umum boleh melihatnya. Kalau jaman dulu masyarakaat umum harus datang ke kantor Registration Unit di Washington DC, maka jaman sekarang dipermudah dengan memberikan alamat situs internet nya. Departemen Kehakiman AS bisa menjadi titik pusat penyebaran informasi yang berhubungan dengan registrasi yang didaftarkan.

Foto berikut ini adalah formulir isian Exhibit B, yang meminta pendaftar mendeskripsikan aktivitas yang akan dilakukan sehubungan kontrak kerja dengan foreign agent.

[caption caption="Gambar Exhibit B"]

[/caption]

 

Deskripsi aktivitas ini bisa diisi apa saja, dari yang benar sampai ke request palsu yang memalukan. Karena itulah etalase Departemen Kehakiman ini cocok buat yang mau jahil. Jadi untuk melihat benar atau tidaknya yang tertulis di kontrak, harus meminta klarifikasi dari kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak. Apakah kontrak tersebut benar ataukah kontrak abal abal. Kalau kontrak itu benar, harus bisa menunjukkan dokumen tertulis dari pemerintah RI tentang permintaan lobby melalui Pereira. Tidak bisa mentang mentang didownload dari institusi Departemen Kehakiman negara superpower, langsung dipercaya seluruh isinya. Kita harus menyikapi dengan bijak segala macam dokumen yang bersliweran di dunia maya ataupun institusi legal.