Banyak Data Tak Lengkap, Dapatkah Pemilu 2019 Berjalan dengan Aman?

Banyaknya masyarakat yang antusias dalam mengikuti pemilu kali ini membuat pemerintah dan pihak yang terkait harus semaksimal mungkin teliti dalam mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data-data yang ada seperti Form A-5 dan berkas persyaratan bagi para masyarakat yang ingin menjadi anggota KPPS. Menurut Hana (39) seorang ketua TPS 058 kelurahan Cilandak Timur, persiapan pemilu kali ini dititik beratkan pada pengetatan berkas para pemilih dan nggota KPPS demi menjaga keamanan pemilu 2019. 

Hana mengetahui bahwa data administrasi persyaratan para warga yang ingin menjadi anggota KPPS masih banyak yang belum lengkap. Ia juga mengatakan bahwa masih banyak warga yang belum melakukan cabut berkas terkait dengan perpindahan tempat tinggal mereka. "sampai hari ini saya masih menagih data-data yang belum lengkap dari anggota KPPS, seperti surat kesehatan dan ijazah masih banyak yang belum ngumpulin belum lagi saya masih harus menunggu data dari ketua RT soal siapa saja pemilih yang sudah pindah rumah dan belum mengisi form A-5" ungkapnya saat diwawancarai di rumahnya (Sabtu,16 Maret 2019) lalu.

Hana berkata bahwa form A-5 adalah form yang wajib diisi oleh warga yang telah berganti tempat tinggal dan ingin mengganti tempat pencoblosan. Hal ini dikarenakan belajar dari pengalaman pemilihan lalu dimana ada beberapa warga yang datang secara mendadak ke tempat pemilihan dengan membawa KTP. 

Untuk saat ini, para pemilih baru akan boleh memilih di tempat pemilihan yang berbeda apabila mereka secara resmi membawa atau telah mengisi form A-5 dan juga membawa surat pernyataan resmi yang bercap basah dari kelurahan demi mencegah terjadinya penggandaan suara. 

Ia bercerita jika lingkungan tempat ia tinggal ternyata masih ditemukan warga yang tidak mengetahui mengenai form A-5 dan untuk apa kegunaannya. "berbagai informasi terkait dengan pelengkapan berkas ataupun informasi lainnya dari KPPS seperti pembagian tugas tiap-tiap anggota telah saya sampaikan di dalam grup Whatsapp yang bahkan bu RT ada kok didalamnya" katanya.

Tak hanya kelengkapan berkas, masalah lain yang dapat ditemui adalah adanya pemberian informasi secara setengah-setengah yang menyebabkan ter 'gantung' nya informasi tersebut. Para ketua TPS selalu menunggu ketua RT untuk membagikan informasi yang telah diberikan dari grup anggota ke grup besar RT. 

Namun dalam perjalanannya hanya warga yang tergabung di dalam grup anggota sajalah yang mengetahui mengenai hal ini. Sedangkan bagi warga yang tidak bergabung ke dalam grup anggota tidak mengetahui mengenai beberapa pengumuman yang telah disampaikan. Ketua RT setempat pun turut terlibat dalam persiapan pemilu 2019. Para ketua RT ini akan membantu ketua TPS dalam menentukan siapa warga yang diusulkan untuk menjadi anggota TPS.

Fauzi (40), merupakan ketua Rt 010/Rw 005 Cilandak KKO mengutarakan pendapatnya mengenai adanya informasi tentang form A-5. "saya sudah mendapatkan form A-5 terlebih dahulu dan sudah memberitahukan kepada warga sekitar dan meminta mereka untuk menyerahkannya kepada saya kembali, namun hingga saat ini belum sempat dikolektif karena masih banyak warga yang mengaku tidak tahu". Ujarnya saat ditemui di dekat kantor Jalasenastri Cilandak (Sabtu,16 Maret 2019) lalu.

Berbicara soal keamanan pemilu Fauzi juga menuturkan bahwa apresiasi dan antusias warga cukup baik dan besar. Ia berpendapat bahwa menjaga keamanan pemilu berarti menghargai hak masing-masing dalam menyuarakan pendapatnya dan juga bersikap netral. Tidak adanya spanduk di tiap rumah atau tepi jalan membuktikan bahwa Rt nya saling menghargai satu sama lain dan tidak menimbulkan kericuhan. 

Sedangkan dalam menanggapi pelengkapan berkas data administratif para anggota KPPS, Fauzi berpendapat karena adanya kemajuan zaman, pemerintah akan lebih ketat dan selektif dalam memilih atau menerima warga yang mencalonkan diri sebagai anggota TPS untuk pemilu 2019.

thumbnail-2-5c9e5ae29715940ee06e9909.jpg

Salah satu slide yang disosialisasikan oleh KPU mengenai tipe pemilih.