Hingga detik ini (tulisan ini diposting) lokasi tempat penyelenggaraan kongres KLB PSSI guna pemilhan Ketua Umum yang baru dan angota tim Exco PSSI masih juga belum jelas. Sepertinya belum ada kata sepakat 'tarik-menarik' dua kepentingan antara keinginan PSSI dan kemauan pemerintah masih saja berlangsung. PSSI masih tetap pada pendirianya bertahan dengan keputusannya lokasi penyelenggaraan kongres 17 Oktober mendatang di Makassar seperti yang telah mereka umumkan sebelumnya. Sementara itu pemeriontah Kemenpora pun begitu masih tetap dengan rekomendasi awal yang diberikanya yaitu di Yogyakarta.
Sepuluh hari hari tentu bukanlah merupakan waktu yang panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam hajatan besar pemegang otoritas tertinggi sepak bola ini (PSSI), Faktanya sampai saat ini PSSI belum mendapatkan izin dari Mabes Polri dan Menpora. Sementara menurut mereka, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, Sulawesi Selatan (Sulsel) justru sudah mengantongi izin rekomendasi dari Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.
Lucunya lagi dalam kondisi seperti ini PSSI seperti tidak memiliki rencana lain jika seandainya kongres tidak jadi berlangsung di Makassar. Mereka mengangap keputusan itu sudah final. Tentu ini menjadi sesuatu yang dilematis mengingat 10 hari menjelang kongres PSSI lokasi atau tempat penyelenggaraan masih menjadi polemik yang tak terselesaikan.
Kalau kita kembali melihat kebelakang, memang betul PSSI telah memutuskan kongres nanti kongres mendatang 17 Oktober di Makasar pada saat berakhirnya konres Luar Biasa di Ancol beberapa waktu yang lalu. Menurut mereka keputusan itu diambil setelah melakukan rapat Komite Eksekutif guna menindaklanjuti permintaan ‘dari voter’ agar kongres diadakan di Makassar.
Namun pada prosesnya Menpora mengeluarkan surat yang menjelaskan bahwa pemerintah merekomendasikan kongres dilakukan di Yogyakarta. Hal itu menjawab surat PSSI terkait permintaan rekomendasi dari pemerintah. Jadi menurutnya (Menpora) tidak benar kalau pemerintah dikatakan ikut campur atau intervensi. "Mereka 'kan selalu berkirim surat seperti meminta dana bantuan timnas U-19, dan sekarang mereka sendiri yang minta rekomendasi soal kongres kepada kami. Ini (berarti) 'kan minta diintervensi. Sekarang sudah kami berikan rekomendasi, malah dibilang intervensi. Ini 'kan lucu. Nanti akan saya tunjukkan suratnya (surat dari PSSI),"ujar Imam, Rabu (5/10).
Keinginan Menpora justru mendapat dukungan dari sebagian besar pemilik suara sah atau voters PSSI yang tergabung di Kelompok 85. Yang mengatakan “Lebih baik ada ruang antara pemerintah dan PSSI yang harus kita dukung, ruang itu adalah Menpora memberikan pertimbangan dan kita menerima itu,” kata juru bicara Kelompok 85, GH Sutejo. Mereka mendukung surat atau rekomendasi Menpora yang menyatakan bahwa kongres direkomendasikan di Yogyakarta tersebut. Namun PSSI sepertinya bersikeras tetap ingin melangsungkan kongres di Makassar. Hal inilah yang membuat K-85 berang, dan berniat tidak menghadiri Kongres Pemilihan bila lokasinya tidak berubah.
Perbedaan tempat pelaksanaan tersebut, berpotensi memecah kongres menjadi dua kubu. Apa lagi seperti diberitakan Kelompok 85 (K-85) ini mengklaim menguasai mayoritas suara sah di federasi nasional tersebut dan mereka mengancam bakal tak menghadiri kongres tersebut. Kalau itu betul terjadi tentu jumlah kasarnya peserta kongres nanti hanya akan dihadiri oleh 22 dari total 107 angota wajib PSSI (107-85).
Penunjukkan Makassar sebagai lokasi kongres sebelumnya juga mendapat kecaman keras dari K-85 yang notabene adalah Voters pemilik suara sah di konres mendatang. Mereka menilai PSSI memutuskannya secara sepihak tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pemilik suara. Mereka menginginkan agar PSSI mengubah tempat lokasi kongres ( Makasar) tersebut. Namun, PSSI tetap bersikeras ingin melangsungkan kongres di Makassar.
Apa lagi ada kecurigaan dari pihak mereka, seperti yang disampaikan Kuasa hukumnya Gusti Randa, yang mengatakan bahwa agenda terpenting dari Kongres Tahunan di Makasar mendatang adalah memilih Ketua Umum PSSI. Sementara dalam bursa pencalonan pemimpin Ketum tersebut ada nama CEO Bosowa Grup, Erwin Aksa yang merupakan putra asli Makassar.
Dengan adanya nama Erwin Aksa dalam bursa pencalonan tersebut , maka menurut mereka K-85 Makassar sebagai tempat lokasi kongres menjadi tidak netral. Sementara mereka (K-85), sebelumnya sudah secara aklamasi mendukung pencalonan ketua umum lainnya, yaitu Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi. Terkait kecurigaan itu di dibantah oleh PSSI menurut mereka kecurigaan K-85 soal adanya potensi kecurangan bila kongres tetap bertempat di Makassar itu tidak bisa dibenarkan karena niat kecurangan itu akan selalu ada di manapun kongres akan digelar.
