Post Power Syndrom, PSSI Emosi Hukum DA Seumur Hidup?

sumber foto : www.dewaprediksi.com

Hallo selamat malam semua, ada yang menarik dari pemberitaan hari ini terkait dengan hasil sidang komite etik PSSI sehubungan dengan adanya pertemua antara eks ketua umum PSSI periode 2011 – 2015 Djohar Arifin Husin dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, beberapa waktu yang lalu (23/06) yang membuat Komite Etik akhirnya menjatuhkan hukuman skorsing seumur hidup bagi Djohar Arifin, Rabu (8/7/2015) dimana sidang tersebut kembali tidak dihadiri oleh Djohar, sebagaimana yang terjadi pada sidang pertama beberapa hari lalu "Menjatuhi hukuman kepada Djohar atas pelanggaran Kode Etik PSSI berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepengurusan PSSI sebagai anggota Dewan Kehormatan. Menjatuhkan hukuman kepada Djohar atas pelanggaran Kode Etik berupa larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di lingkungan PSSI, AFC, dan FIFA seumur hidup," demikian keterangan anggota Komite Etik PSSI, Haryo Yuniarto, yang tertuang dalam surat keputusan PSSI bernomor 001/KEP/KE/PSSI/VII-15, hukuman tersebut berlaku sejak 8 Juli 2015, sementara DA diberikan waktu untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari kedepan.

Menariknya poin utama dalam penjatuhan hukuman itu adalah disebabkan DA dianggap melanggar statuta PSSI karena melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada 23 Juni lalu itu ? pertanyaanya tentu apakah betul ada dalam statuta pelarangan terhadap pangilan/undangan KEMENPORA/MENPORA yang nota bene pihak PEMERINTAH ? kalau memang betul ada tentu hal ini semakin memperjelas posisi PSSI yang menumpang hidup di republik ini tapi tidak mengakui keberadaan pemerintahan? lho ….kok bisa ?

Menangapi hukuman tersebut tentu menjadi aneh bagi seorang Djohar Arifin yang  memang faktanya sejak Kongres Luar Biasa (KLB) April lalu, DA secara sah sudah mundur dari kepengurusan PSSI, kalau kita kembali ke tulisan saya terdahulu reaksi-emosional-pssi-dpr-terkait-pertemuan-da-menpora dimana jelas pertemuan itu terlaksana berkat adnya anjuran atau rekomendasi dari DPR agar Menpora segera melakukan pertemuan dengan PSSI guna mencari solusi bagi persepakbolaan Indonesia yang paling lambat harus dilaksanakan tgl 23 Juni lalu, dan memang saat itu Menpora tidak mengundang La Nyalla Mattalitti yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 sebab Menpora sudah tidak mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tanggal 18 april 2015 lalu itu karena sebelumnya tanggal 17 april 2015 Menpora sudah terlebih dahulu menerbitkan surat pemberian sanksi/pembekuan terhadap seluruh kegiatan PSSI, dan hal itulah yang mendasari Kemenpora.

Sementara itu terkait dengan undangan Menpora tersebut DA mengatakan "Saya tidak ingin memburu kekuasaan. Saya hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan ribuan pemain yang tidak tentu makannya. Kalau kompetisi belum jalan, ya turnamen (harus ada). Terpenting anak- anak bisa bermain lagi," dan menambahkan "Saya ingin menyelamatkan sepak bola. (Sebab) KLB kemarin ditolak pemerintah. Di negara mana pun, (pengurus olahraga) tidak boleh bertentangan dengan pemerintah," serta tak lupa menegaskan bahwa pertemuannya dengan Menpora bukan untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru karena Djohar sendiri tak mengingikan lagi terjadinya dualisme kepengurusan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu "Jangan sampai dualisme. Saya enggak mau. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya juga tidak ingin menjadi ketua umum lagi. Saya hanya ingin memuluskan (hubungan PSSI dengan Pemerintah). Kami dekati pemeritah. Mudah-mudahan ini mulus sehingga pemerintah mencabut sanksi PSSI. Saya tidak ingin membuat PSSI baru, sekjen baru," tuturnya.

Jadi jelas kehadiran Djohar arifin kala itu lebih kepada menjembatani hubungan antara PSSI dengan Kemenpora yang sejak kisruh terjadi  kebuntuan komunikasi, seharusnya PSSI mendukung apa yang dilakukan DA demi terjalinnya kembali komunikasi antara keduanya, karena jelas dalam situasi kebuntuan komunikasi tersebut tentu dibutuhkan adanya orang yang bisa berperan menjembataninya, dan hal itulah yang dilakukan Djohar Airfin seperti yang disampaikanya "Saya melihat hubungan PSSI dengan pemerintah macet tidak ada peluang sedikitpun. Dan saya sudah mendapatkan peluang untuk membahas kemacetan, mestinya saya ini dimanfaatkan bukan dimusuhi. Mestinya setiap orang yang bisa membantu didukung agar situasi bisa lebih cepat normal," pertanyaan berikutnya adakah yang salah dari pernyataan Djohar Arifin diatas dan bukankah itu menjadi langkah yang sebaiknya dilakukan ? dan menambahkan "Saya diundang sebagai ketua umum PSSI 2011 2015. Saya tanpa diundang pun ingin bertemu Menpora apalagi diundang. Saya hanya memikirkan bagaimana nasib pemain pelatih dan ribuan orang yang hidupnya dari bola sedang terancam," papar Djohar.

Jadi tidak salah kala itu DA berkomentar "Heran ya, siapa yang berhubungan dengan pemerintah akan dimusuhi dan dihukum. Insha Allah saya jalan terus untuk mencari penyelesaian agar para pemain, pelatih dan lainnya bisa hidup normal kembali. Alhamdulillah banyak dukungan kepada saya, dari klub, Asprov dan juga pelatih dan pemain. Jika tidak ada yang memulai membicarakan ini tentu kerusakan sepakbola kita akan semakin parah," Djohar Arifin.

Dan seperti kita ketahui juga sesungguhnya yang ikut hadir pada pertemuan itu bukan hanya Djohar Arifin sendiri melainkan juga ditemani oleh Joko Driyono selaku sekretaris jenderal, Husni Hasibuan yang menjabat bendahara periode lalu serta empat Asprov PSSI dari NTT, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bengkulu apakah juga akan mendapatkan sanksi dari komite ETIK PSSI ? jadi sekali lagi tidak salah kalau akhirnya DA mengatakan "Lelucon apalagi ini? Sudah diduga semuanya hanya untuk memuaskan dendam ABS (Asal Bapak Senang). Ini seperti Kepala Sekolah menghukum bukan muridnya. Saya bukan pengurus PSSI lagi sekarang," ujar Djohar kepada Metrotvnews.com, Rabu (8/7/2015) sembari kembali menegaskan "Saya diundang Kemenpora sebagai Ketum PSSI 2011-2015. Bagaimana mungkin pengurus PSSI sekarang bisa menghukum pengurus sebelumnya? Anehnya lagi, secara fisik saya tak pernah terima undangan sidang. Mana bukti tanda terimanya? Walaupun saya terima undangan tetap tidak akan datang karena kepengurusan ini liar di mata pemerintah," papar Djohar…….Hufffff capek deh…….selamat menikmati.

Borneo 08 Juli 2015

Salam Olah Raga