Kedua, Kadin Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi seluruh industri dan pengusaha nasional harus dapat menyusun dan mengusulkan “Road Map Strategy” kepada Pemerintah RI untuk penyelamatan dunia usaha, khususnya perhotelan selama masa pandemi dan nantinya pasca pandemi.
Termasuk juga usaha untuk meminimalkan tindakan pengurangan jumlah pegawai (PHK) oleh para pengusaha di sektor pariwisata.
Ketiga, PHRI sebagai wadah persatuan dan pemersatu bagi para pengusaha di bidang usaha Hotel dan Restoran di Indonesia, harus bisa memperjuangkan nasib para anggotanya agar bisa “survived” dan menjadi solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19.
PHRI bisa melakukan “benchmarking” dan mencontoh usaha yang dilakukan oleh Asosiasi Perhotelan dari negara lain yang juga terkena pandemi Covid-19 misalnya di Amerika Serikat (AS).
American Hotel & Lodging Association (AHLA), asosiasi hotel dan penginapan di AS ini pada tanggal 26 Maret 2020 lalu membuat dan meluncurkan sebuah inisiatif baru bernama “Hospitality for Hope”, yang bertujuan untuk menghubungkan Hotel-hotel dengan komunitas kesehatan yang berjuang mencari tempat tinggal saat pandemi Covid-19.
Tercatat saat itu 6.500 Hotel di seluruh AS ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan AS untuk menyediakan fasilitas penginapan bagi para tenaga kesehatan yang berjuang melawan pandemi Covid-19.
Saat ini sudah sekitar 15.000 Hotel di AS yang ikut berpartisipasi dalam program AHLA Hospitality for Hope tersebut dengan total kamar sebanyak 2,3 juta yang tersedia untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dan terdampak pandemi Covid-19 di berbagai negara bagian AS.
Saya berharap PHRI dapat mengambil langkah dan tindakan yang sama seperti AHLA Hospitality for Hope tersebut, yang akan berdampak kepada industri perhotelan agar bisa “survived” dengan tetap bisa beroperasi melayani para tamunya, baik tenaga medis maupun orang dalam pengawasan (ODP) yang melakukan isolasi mandiri.
Selain itu bisa menjadi solusi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan sarana penginapan bagi para tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah dan para warga yang mau pulang kampung tapi harus mengikuti protokol karantina mandiri.
Sebagai contoh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan dan menyediakan fasilitas akomodasi bagi para tenaga kesehatan di Hotel-Hotel yang dikelola dan dimiliki oleh BUMD DKI Jakarta.
Selain itu Pemprov DKI Jakarta pun memberikan dispensasi kepada Hotel-Hotel di Jakarta untuk beroperasi melayani para tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
