Perubahan iklim adalah isu global yang memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik negara maju maupun berkembang, pemerintah maupun masyarakat. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Salah satu aspek penting dalam penanganan perubahan iklim adalah peran masyarakat. Masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim, baik melalui perilaku, inisiatif, maupun partisipasi. Masyarakat dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menghemat penggunaan energi, beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi publik, mengurangi konsumsi dan produksi sampah, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat juga dapat meningkatkan daya tahan terhadap dampak perubahan iklim dengan melakukan budidaya pertanian yang ramah lingkungan, membuka lahan tanpa bakar, memanfaatkan pupuk organik dan bio pestisida, mengembangkan biogas dari limbah peternakan, serta merehabilitasi dan menghijaukan lahan kritis.
Masyarakat juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menginisiasi dan mendukung gerakan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas. Salah satu contoh gerakan tersebut adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas inisiatif, dedikasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan1. ProKlim merupakan program yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. ProKlim juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Peran masyarakat dalam penanganan perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan fasilitasi pemerintah. Pemerintah harus memberikan kebijakan, regulasi, insentif, dan bantuan teknis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional, untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk berkontribusi dalam upaya global memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim. Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam penanganan perubahan iklim, baik melalui ratifikasi Paris Agreement, peningkatan target kontribusi nasional, maupun pengembangan strategi dan aksi iklim di tingkat nasional dan daerah. Namun, komitmen tersebut harus diiringi dengan aksi nyata dan terukur dari semua pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat dalam penanganan perubahan iklim bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menjaga bumi kita yang satu-satunya.
Perubahan iklim adalah isu global yang memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik negara maju maupun berkembang, pemerintah maupun masyarakat. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Salah satu aspek penting dalam penanganan perubahan iklim adalah peran masyarakat. Masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim, baik melalui perilaku, inisiatif, maupun partisipasi. Masyarakat dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menghemat penggunaan energi, beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi publik, mengurangi konsumsi dan produksi sampah, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat juga dapat meningkatkan daya tahan terhadap dampak perubahan iklim dengan melakukan budidaya pertanian yang ramah lingkungan, membuka lahan tanpa bakar, memanfaatkan pupuk organik dan bio pestisida, mengembangkan biogas dari limbah peternakan, serta merehabilitasi dan menghijaukan lahan kritis.
Masyarakat juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menginisiasi dan mendukung gerakan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas. Salah satu contoh gerakan tersebut adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas inisiatif, dedikasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan1. ProKlim merupakan program yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. ProKlim juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Peran masyarakat dalam penanganan perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan fasilitasi pemerintah. Pemerintah harus memberikan kebijakan, regulasi, insentif, dan bantuan teknis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional, untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk berkontribusi dalam upaya global memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim. Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam penanganan perubahan iklim, baik melalui ratifikasi Paris Agreement, peningkatan target kontribusi nasional, maupun pengembangan strategi dan aksi iklim di tingkat nasional dan daerah. Namun, komitmen tersebut harus diiringi dengan aksi nyata dan terukur dari semua pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat dalam penanganan perubahan iklim bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menjaga bumi kita yang satu-satunya.
