Mohon tunggu...
HOPP OFFICE
HOPP OFFICE Mohon Tunggu... -

HOTMAN PARIS & PARTNERS OFFICIAL PRESS RELEASE ACCOUNT

Selanjutnya

Tutup

Politik

Hukum Acara Berbeda dengan Substansi Kasus & Tawaran Honor Advokat Rp 2 Milliar untuk Dr. Mulya Lubis

15 Mei 2017   23:31 Diperbarui: 15 Mei 2017   23:48 1457
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

  1.    Mohon/Desak Salinan Putusan PN
    : (± 1 atau/2 hari)
    2.    Percepat  Memori  Banding
    : (± 1 hari)
    3.    Mohon/Desak Kirim Relaas ke JPU
    : (± 2 hari)
    4.    Mohon/Desak JPU Daftar Kontra Memori Banding
    : (± 3 hari)
    5.    Mohon/Desak Limpahan Berkas ke PT
    : (± 3 hari kerja)
    6.    Total
    : (± 11 HARI Kerja)
  

 

 

Untuk “Mengejar waktu” apabila JPU juga ajukan Memori Banding, mohon/didesak agar semua “Gerak cepat” yaitu limpahkan dulu berkas ke PT, apabila PH/JPU ada “Susulan kekurangan dokumentasi“ agar disusulkan kemudian (praktek biasa).

 

Jangan terpengaruh atas komentar dari orang yang NGAKU-NGAKU pembela keadilan, akan tetapi nasehatnya “NGACO/NGAWUR” bahkan tidak sesuai dengan praktek hukum acara Pidana!! Terlepas dari SUBSTANSI Perkara, vonis lebih besar/berbeda dari tuntutan JPU adalah sah sesuai Praktek HUKUM ACARA PIDANA, BUKAN OVER KILL

Opini dari Dr. Mulya Lubis SALAH TOTAL, sebab sudah ratusan vonis berbeda/lebih berat dari surat tuntutan JPU. KENAPA memakai opini salah untuk “Mencari PENCITRAAN di TIKUNGAN disaat orang lagi susah”?? HUKUM ACARA BERBEDA DENGAN “SUBSTANSI KASUS”.

 

Apakah benar  Dr. Mulya Lubis adalah “Pejuang Hukum Keadilan” dan tidak mementingkan honor? Untuk pembuktiannya, saya sediakan honor tambahan Rp 1 Miliar untuk Dr. Mulya Lubis, asalkan dia bersedia debat 4 Mata dengan saya di depan televisi dengan syarat  dia dapat buktikan bahwa Dr. Mulya Lubis tidak “Kiri kanan ok” dalam skandal BLBI dimana Dr. Mulya Lubis menerima honor dariPemerintah RI cq KKSK (“PIHAK YANG MINTAAUDIT”) untuk AUDIT satu grup Konglomerat BLBI (“TERAUDIT”) dan didalam hasil audit Dr. Mulya Lubis tersebut MENYIMPULKAN bahwa Konglomerat BLBI (TERAUDIT) tersebut MELANGGAR MSAA (Perjanjian Konglomerat BLBI dengan Pemerintah RI), akan tetapi beberapa waktu kemudian Dr.Mulya Lubis BERUBAH membela KONGLOMERAT YANG SAMA (yang di dulu di audit oleh Dr. Mulya Lubis atas permintaan dari PemerintahRI) bahkan Dr. Mulya Lubis secara resmi memberikan opini berbeda dari opini sebelumnya yaitu “bahwa konglomerat BLBI tersebut TIDAK MELANGGAR MSAA” Tentu atas opini tersebut Dr. Mulya Lubis dapat honor lagi dari MR. KONGLOMERAT BLBI (teraudit).

 

Pendapat Hukum Dr. Mulya Lubis tersebut “Kiri kanan ok”, bahkan “Konglomerat BLBI” MENCHARTER PESAWAT JET untuk dipakai oleh Dr. Mulya Lubis dalam perjalanan untuk “Membela Mr. Konglomerat BLBI”. Apakah seperti ini Kelakuan Pejuang/Penegak Hukum Rakyat? Atau apakah hanya mengejar honor? Awalnya mewakili “PIHAK YANG MINTA AUDIT” yaitu Pemerintah RI, kemudian PINDAH “Mewakili teraudit” (Konglomerat BLBI). Apabila yang di cari Dr. Mulya Lubis adalah honor Advokat, maka saya sediakan uang tunai Rp 1 Miliar tambahan honor untuk Dr. Mulya Lubis asalkan Dr. Mulya Lubis bersedia dalam debat dengan Dr. Hotman Paris di televisi dan dengan syarat Dr. Mulya Lubis dapat buktikan bahwa dia tidak “Kiri kanan ok” dan tidak memberikan opini berbeda atas MSAA yang sama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun