Membangun Sanitasi dengan Gembira
Pembangunan sanitasi Indonesia mengarah ke penyediaan tiga syarat perubahan perilaku itu. Bukan cuma upaya penyadaran/pemberdayaan tapi juga penyediaan sarana dan prasarana  serta perangkat aturan penunjang yang ditegakkan. Dan ini memerlukan kerjasama multipihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, mitra donor, lembaga sosial dan keagamaan serta utamanya masyarakat itu sendiri. Masalahnya sekarang adalah bagaimana semua pihak dapat berkolaborasi secara optimal dengan gembira !?
Sebagaimana yang terungkap dalam Kick of Meeting program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2019, di kantor Bappenas 28-29 Maret lalu, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas menyampaikan bahwa pencapaian akses sanitasi Indonesia di Asia saja masih kalah dengan Thailand dan Vietnam. Perlu upaya kerja keras dan kerja cerdas semua pihak untuk dapat mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Berbagai analisis tentang gap capaian, trend biaya yang diperlukan, serta mekanisme dan inisiatf penyusunan strategi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota disampaikan. Â Dimulai dari pemetaan masalah hingga rekomendasi.
Demikian pula dalam tahapan implementasi strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK), yang termasuk diantaranya upaya promosi dan pemasaran kepada sumber-sumber pembiayaan dan pendanaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah, sebagaimana yang disampaikan Aldi, nara sumber dari kementerian PUPR.
Semuanya mengarah pada kesiapan tiga komponen besar untuk terjadinya kerjasama multipihak dengan gembira yaitu, sebagaimana model "Collaborative Governance" Â Ansel dan Gash (2007) yang meliputi:
1. Desain Kelembagaan (Institutional Design) yang sesuai baik di pusat dan daerah yang berfungsi optimal. Dalam banyak kasus, sebagaimana yang diungkapkan Set. Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah, ada banyak pokja yang dibentuk di daerah yang anggotanya sama untuk menangani permasalahan air minum dan sanitasi. Persoalannya bukan banyaknya pokja namun bagaimana pokja itu dapat bekerja secara optimal.
Oleh karenanya perlu upaya mengoptimalkan  peran pokja di daerah, lewat kepemimpinan yang fasilitatif serta dengan memberi insentif yang inovatif bagi kinerja pokja, baik secara lembaga  oleh pemerintah provinsi dan pusat maupun terhadap individu oleh pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Selain itu pula pokja sebagai fasilitator kerjasama multipihak perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai peluang pembiayaan dan anggaran serta bagaimana mengkolaborasikannya dengan baik.
2. Kepemimpinan Fasilitatif (ficilitative Leadership) tidak hanya diperlukan dalam internal pokja (lembaga pengelola pembangunan sanitasi) namun juga dalam mendorong kolaborasi dengan pihak lain diluar pokja/ pemerintah. Sehingga kolaborasi merupakan hasil kesepakatan lewat musyawarah yang juga mengakomodir kepentingan masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama.
3. Insentif (incentive) merupakan komponen terjadinya kolaborasi yang menyenangkan. Kepemimpinan yang fasilitatif serta pokja yang berjalan dengan optimal ini akan melahirkan usulan-usulan insentif berupa kebijakan-kebijakan yang memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan pembangunan sanitasi untuk berkolaborasi.
Berdasarkan pengamatan sambil memfasilitasi 6 provinsi dalam menginventarisir kendala implementasi SSK pada kesempatan Kick of PPSP 2019 itu, saya mendapat kesan bahwa pembangunan sanitasi sudah cukup jadi perhatian pemerintah daerah, namun dukungan dari pemerintah pusat nampaknya masih tetap diperlukan.
