Terkadang lucu, ketika banyak orang ketakutan melihat simbol Komunis, panik ketika melihat gambar atau foto Karl Marx, bendera Soviet Union atau apapun yang berkaitan dengan ideologi kiri. Cerita lama yang masih beredar hingga sekarang, yang katanya merupakan tragedi paling kejam, paling kelam, tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang PKI bahkan sampai dibuatkan film "fiksi" yang selalu diputar setiap tahun ketika masa Orde Baru berkuasa. Bahkan, seingat Saya pemutaran film G30S PKI pernah ditayangkan ulang pada tahun 2017.
Jika berbicara masalah propaganda, film merupakan salah satu media yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan. Melalui film bergenre dokumenter dan biografi, banyak banyak pesan-pesan yang "diselewengkan" untuk mempengaruhi persepsi penontonnya. Penyelewenengan itu biasanya diambil melalui sudut pandang dari salah satu narasumber ketika melakukan riset sebelum pembuatan film. Sederhananya begini, misalkan pada sebuah kota terjadi genosida. Pihak rumah produksi lalu mencari narasumber yang menyaksikan langsung kejadian itu, untuk keperluan penyusunan alur, plot, dlsb.
Misalkan narasumber sudah ketemu dan ternyata narasumber adalah orang yang pro (misal) dengan genosida, maka propaganda yang dilakukan melalui film adalah dengan menghadirkan sudut pandang dari orang yang pro terhadap genosida.
Memang sah-sah saja mengambil sudut pandang yang seperti itu. Namun, persepsi penonton akan terpengaruh sehingga membenarkan isi dari film itu. Padahal, bisa saja sudut pandang yang dikemukakan dalam film itu merupakan sudut pandang yang salah atau tidak benar.
Memang sulit, ketika sudah bersinggungan dengan yang namanya Hak Asasi Manusia. Para anggota PKI dan Eks Tapol 1965 menuntut keadilan atas peristiwa pembantaian tersebut. Namun, para korban yang katanya dibunuh oleh anggota PKI juga membela diri atas nama Hak Asasi Manusia. Sehingga untuk mengurai sejarah kelam yang pernah terjadi, akan berjalan sangat alot jika kedua kubu sama-sama menuntut perlindungan hak. Inilah yang Saya maksud dari propaganda melalui film G30S PKI.
Pelarangan penyebaran simbol-simbol yang berkaitan dengan paham kiri hingga kini masih berlaku, yang justru semakin mempersempit ruang literasi yang ada di Indonesia. Mereka yang membahas, berdiskusi, memiliki, hingga memakai atribut yang berbau kiri dan PKI diberantas, diciduk. Banyak sekali buku-buku kiri yang disita kemudian dibakar.
Puluhan hingga ratusan buku yang menguak propaganda Orde Baru atas tragedi G30S 1965, telah banyak terbit namun keberadaannya hingga kini masih sulit untuk diakses. Buku-buku itu ditulis oleh para saksi pada masa itu, salah satunya sastrawan senior Pramoedya Ananta Toer. Belasan dokumen juga telah dipublikasikan oleh Badan Intelijen Amerika (sebagai pihak yang diuntungkan atas G30S PKI) maupun arsip yang ada di Den Haag Belanda. Namun banyaknya bukti, arsip/dokumen, kesaksian hingga sudut pandang pada peristiwa tersebut nyatanya tidak mampu untuk menguak sejarah kelam G30S PKI "secara total".
Buku-buku seputar tragedi G30S 1965, buku politik, buku esai, buku sastra, novel, puisi hingga buku lawakan bernuansa satire telah memberi banyak "gambaran" betapa "fiksi"-nya peristiwa tersebut. Langkah di pengadilan internasional yang dilakukan beberapa tahun yang lalu pun, juga gagal dalam langkah pelurusan sejarah.Â
Bahkan untuk sekedar diskusi ringan yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis, LSM dan mahasiswa nyatanya mendapatkan respon yang negatif dari aparat negara berupa larangan hingga kriminalisasi. Coba bandingkan dengan jumlah buku atau referensi yang berada di kubu Orde Baru? jumlahnya kalah jauh dengan buku-buku yang menguak tabir kelam bangsa ini, yang justru menyalahkan Orde Baru atas G30S PKI.
Bahkan, jika kita bersedia untuk membaca polanya, kudeta yang diterima oleh Soekarno juga diterima/dialami oleh pemimpin kiri dari seluruh belahan dunia. Mereka (pemimpin kiri) selalu saja dikudeta oleh kubu kanan (militer), yang akhirnya membuat Amerika Serikat bisa leluasa masuk ke negara-negara itu. Vietnam, Thailand, Kuba, Venezuela, adalah beberapa contoh negara yang mengalami kudeta dari pihak militer.
Ketika saya membahas atau membuat artikel tentang G30S PKI, Tragedi Santa Cruz, Tragedi Banyuwangi, Tragedi Situbondo dan mempublikasi beberapa arsip yang Saya terima terkait Eks Tapol maupun peristiwa pelanggaran HAM lainnya, Saya selalu saja dituduh sebagai "orang yang memprovokasi", dituduh sebagai antek PKI, dituduh sebagai keturunan PKI.Â
Katanya, jangan ungkit masa lalu, jangan bahas tragedi ini itu bla bla bla karena itu masa lalu, kita harus fokus melihat ke depan. Ya, kalimat tersebut memang ada benarnya. Tapi tujuan Saya memposting yang demikian adalah agar semua orang tahu, membaca, mengerti apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Banyak anak-anak muda yang tidak paham akan sejarah bangsa ini dan mereka perlu tahu agar tidak terjebak ke dalam propaganda warisan Orde Baru.
Memang, Saya tidak lahir dan hidup pada saat G30S 1965 terjadi, atau, Saya masih bocah pada saat menjelang lengsernya Soeharto. Tapi setidaknya Saya memiliki banyak sumber bacaan, referensi, source yang ditulis oleh para saksi, oleh orang yang hidup pada masa itu atau artikel yang dipublikasikan oleh media yang kredibel. Bahkan, Saya mempunyai arsip dokumen dari Partai Komunis Indonesia sejak masa kedatangan Hank Sneevliet hingga dokumen pembelaan DN Aidit terkait G30S PKI. Saya pun memiliki dan sudah membaca literasi yang pro kepada Orde Baru, namun setelah Saya komparasikan, justru Saya menemukan keanehan dalam setiap dokumen yang pro kepada Orde Baru.
Apa yang terjadi pada masa menjelang dan pasca lengsernya Soekarno nyatanya masih terjadi hingga sekarang, yaitu "militerisme". Entah sudah berapa kali Saya memasukkan "militerisme" pada artikel yang saya buat sebagai tema. Dimulai dari pasca lengsernya Soekarno hingga saat ini, di mana yang katanya sudah reformasi namun tidak bisa menyingkirkan penyakit yang diciptakan oleh Orde Baru.
Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat juga mendapatkan pembelaan dari banyak orang, khususnya bagi mereka yang pro kepada Pemerintah. Katanya kalau tidak ada yang provokasi, katanya kalau sesuai aturan atau SOP, maka aparat tidak akan melakukan tindakan represif. Saya beri satu contoh kasus yang terjadi di sekitar lingkungan saya tinggal.
Ceritanya kampung A terendam banjir karena air rob dan juga dampak dari hujan. Kawasan tersebut tergenang banjir hingga berminggu-minggu. Ada sebuah bendungan antara kampung A dan kampung B, maka dibongkarlah bendungan itu secara diam-diam. Warga kampung B mengetahui aksi pembongkaran tersebut dan melaporkannya ke warga yang lain dan akhirnya bertemulah warga kedua kampung tersebut.
Warga kampung A ditemani oleh seorang brimob atau TNI [Saya kurang paham], merasa aman atas apa yang dilakukan atas pembobolan bendungan/tanggul karena ada perlindungan dari aparat, mereka pun berujar sesukanya. Katanya "banjir satu, banjir semua. Biar semua kawasan merasakan banjir". Warga kampung B tidak gentar karena apa yang dilakukan oleh warga kampung A salah dan akhirnya dilakukan pengecoram ulang pada bendungan/tanggul tersebut.
Dari contoh kasus di atas Saya hanya ingin memberi gambaran bahwa, penyakit Orde Baru belum sepenuhnya hilang. Mereka yang berada di instansi keamanan negara [TNI dan Polri] merasa mempunyai kuasa atas tindakan yang mereka lakukan. Ada juga orang yang ketika bermasalah menyeret kolega mereka yang ada di instansi keamanan negara untuk membantu menyelesaikan masalahnya, walaupun sejatinya orang tersebut yang salah.
Kesimpulan pada artikel kali ini adalah, bahwa apa yang terjadi pada masa lampau akan sulit terpecahkan. Biar bagaimanapun juga, pihak keamanan negara tidak ingin menanggung malu atas apa yang terjadi di masa lampau jika G30S PKI didalangi oleh Soeharto.
Peristiwa yang kelam itu akan selamanya menjadi sejarah hitam, yang catatannya tidak akan pernah diselesaikan dengan tuntas. Dan Saya yakin, isu seputar PKI akan tetap ada dan dipakai pra dan pasca pemilihan umum.
