Mohon tunggu...
HMI SunanAmpel
HMI SunanAmpel Mohon Tunggu... Mahasiswa - Anggota HMI Komisariat Sunan Ampel

Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Kebijakan Baru, Beban Baru: Menakar Dampak Kenaikan PPN 12%

30 Desember 2024   10:23 Diperbarui: 30 Desember 2024   10:23 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apa itu PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, PPN berperan krusial dalam membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik yang esensial bagi masyarakat.

Kenaikan PPN Menjadi 12%

Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia pada tanggal 23 Desember 2024, PPN resmi mengalami kenaikan menjadi 12%. Berikut adalah beberapa fakta yang relevan mengenai kenaikan ini:

1. Tujuan Kenaikan : Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran, terutama untuk sektor-sektor vital.

2. Dampak pada Harga: Kenaikan ini diprediksi akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, yang selanjutnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

3. Kepentingan Ekonomi : Kenaikan PPN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pemerintah untuk investasi infrastruktur yang diperlukan.

4. Tanggapan Masyarakat: Banyak suara dari masyarakat yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan ini akan menambah beban ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu warga mengatakan, "Saya khawatir harga barang akan semakin mahal, dan ini akan menyulitkan kami."

Pembandingan dengan PPN Sebelumnya

Kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% mencerminkan perubahan kebijakan fiskal pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Berikut adalah beberapa poin perbandingan:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun