Keempat, karena idelogi masyarakat Barat harus ditolak, maka secara otomatis peraturan-peraturan sosial yang lahir dari tradisi Barat, juga harus ditolak.
Kelima, mereka tidak menolak modernisasi sejauh tidak bertentangan dengan standar ortodoksi keagamaan yang telah mereka anggap mapan, dan tidak merusak sesuatu yang mereka anggap sebagai kebenaran yang sudah final.
Keenam, mereka berkeyakinan, bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat.
Kita bertanya, apakah salah jika seorang Muslim meyakini agamanya sebagai satu kebenaran dan tata aturan sistem kehidupan yang sempurna? Bukankah menjamurnya lembaga-lembaga ekonomi syariah juga dijiwai dengan pemikiran dan semangat yang sama? Jika kita membaca pemikiran dan kiprah para pejuang Islam yang juga pendiri bangsa ini, seperti KH Wahid Hasjim, M. Natsir, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan sebagainya, dapat disimak bagaimana kuatnya keyakinan mereka pada agamanya dan gigihnya mereka dalam memperjuangkan cita-cita Islam di Indonesia. Namun, mereka tetap berupaya memperjuangkannya secara konstitusional.
Karena itu, sebenarnya, penggunaan istilah "radikalisme" dan "Islam radikal" untuk menunjuk kepada jenis pemahaman Islam tertentu, akan sangat problematis. Istilah ini lebih banyak bernuansa politis, ketimbang akademis. Apalagi, jika istilah ini digunakan hanya untuk melakukan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok Islam tertentu. Sebab, istilah "radikalisme" tidak memiliki padanan dalam konsep pemikiran Islam. Lebih tepat sebenarnya digunakan istilah "ekstrimisme" dalam Islam. Istilah ini ada padanan katanya dalam kosa kata pemikiran Islam, yaitu "tatharruf" atau "ghuluw." Yakni, sikap berlebih-lebihan dalam agama, yang memang dilarang oleh Nabi Muhammad saw.
Penggunaan istilah yang tepat diperlukan untuk menghindarkan pandangan kaum Muslim bahwa upaya untuk memerangi kaum "Islam radikal" adalah pesanan AS dan sekutu-sekutunya. Dalam rangka perang melawan Islam militan atau Islam radikal, mantan Menhan AS, Paul Wolfowits menyatakan: "Untuk memenangkan perjuangan yang lebih dahsyat ini, adalah sebuah kesalahan kalau menganggap bahwa kita yang memimpin. Tapi kita harus semaksimal mungkin mendorong suara-suara Muslim moderat." (Dikutip dari buku Siapakah Muslim Moderat? (ed). Suaidi Asy'ari, Ph.D. (2008). Pada akhirnya, kita percaya, umat Islam Indonesia dan Presiden Haji Susilo Bambang Yudhoyono, tidak mau diadu domba. Sebab, kita bersaudara! (Artikel ini, dengan sedikit editing telah dimuat di Harian Republika, Selasa 8/9/2009).
Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memiliki makna yang universal dalam toleransi dengan menaungkan kata "berbeda-beda namun tetap satu" tentunya harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat di indonesia. pembelajaran diindonesia dalam penanaman ideologi bangsa yang hanya sebatas megatahui dan menghafal secara redaksional tanpa menelisik lebih dalam nilai-nilai tauladan yang terkandung didalamnya yang  seharusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial.
Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial tentunya berkebalikan dengan hal yang kita cita citakan kecendrungan mahasiswa yang memahi keilmuan secara doktrinitas dan tanpa mempelajari dengan berbagai macam  sudut pandang yang kritis tentu menjadi kemunduran dalam hal berpikir dalam menerima ilmu pengetahuan.
Situasi seperti inikah yang dikehendaki oleh umat Islam dan pemerintah Indonesia? Tentu tidak! Kita mendambakan negeri ini sebagai negeri yang aman, adil dan makmur; negeri yang besar, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, sehingga tidak mudah harta kekayaan alam kita dicuri oleh bangsa lain; tidak mudah didekte oleh bangsa lain, sehingga hakekat kemerdekaan yang dicita-citakan pendiri bangsa bisa diwujudkan.
