Turbulensi dan Komitmen Partai Mendukung Kader

Turbulensi politik dan faksi di beberapa partai menjelang pendaftaran pilkada serentak menjadi ulasan utama diberbagai media.

Mundurnya ketua umum Golkar, agenda Kongres, Munas, Muktamar atau istilah lain dari partai politik menjadi indikator kuat adanya faksi faksi disejumlah partai terkait pilkada 2024.

Komitmen partai untuk mendukung kadernya maju sebagai kepala daerah akan diuji pada kongres atau munas yang akan digelar pada bulan bulan ini.

Sejumlah partai sudah mengagendakan acaranya minggu akhir bulan Agustus bersamaan dengan pendaftaran calon di KPUD.

Semisal Nasdem kongres 25 - 27 Agustus, Munaslub Golkar paska mundurnya Airlangga, Muktamar PKB dan partai lainnya juga digelar bulan Agustus ini.

Agenda utama dari acara tersebut adalah arah dukungan calon dan koalisi partai agar dapat memenangkan kompetisi pilkada.

Untuk membangun koalisi dengan partai inilah yang memunculkan faksi apakah mengedepan kader atau mengusung calon diluar kader.

Berbagai spekulasi muncul seperti intervensi penguasa, besarnya mahar, tawaran jabatan di kabinet dan alasan lainnya menjadi ujian tersendiri bagi partai untuk mengusung calonya maju sebagai kepala daerah.

Dinamika politik yang berkembang di pilbup Lombok Timur juga tidak terlepas dari isu tersebut. Sebut saja PPP yang mengeluarkan SK B1KWK kepada Iron Edwin yang bukan kadernya, padahal sampai saat ini Gerindra belum mengeluarkan SK kepada H Iron yang merupakan kadernya sendiri. 

Lagi pula pendaftaran masih 14 hari lagi.

Langkah politik PPP tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan simpatisan dan kader partai terkait dengan pidato dari Ketua DPC dan Ketua DPW P3 yang menyatakan akan mengusung kadernya sendiri di Pilbup Lombok Timur.

Hal tersebut secara tegas disebutkan pada PO partai yang harus memprioritaskan kadernya sendiri untuk maju sebagai kepala daerah. Sedangkan sampai saat ini ketua umum DPP partai belum definitif masih sebatas PLT paska lengsernya Suharso Monoarfa sebagai ketua umum partai.

Akankah Muktamar luar biasa dilakukan dalam waktu dekat seperti yang sedang di lakukan oleh Golkar setelah Airlangga mengundurkan diri.

Jika ini dilakukan pada bulan Agustus seperti partai lainnya, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kebijakan terkait keputusan yang telah dikeluarkan. Apalagi setelah partai berlambang ka' bah ini tidak lolos ke Senayan pada pemilihan umum yang lalu.

Nampaknya Golkar sedikit lebih maju dalam menyikapi turbulensi yang terjadi di internal partai yang telah menetapkan PLT beberapa hari setelah ketua umumnya mundar dan menyepakati agenda rapimnas dan munaslub untuk memilih ketua umum definitif pada 20 Agustus ini, hal ini dilakukan untuk menjaga Marwah partai sebagai partai yang sedewasa dengan PPP.

Sedangkan PPP hingga saat ini belum terdengar adanya Muktamar sebagai evaluasi menyeluruh terhadap masa depan partai yang dalam sejarahnya baru sekarang tidak lolos ke Senayan. Padahal jabatan PLT ketua umum sudah setahun lebih. Jika ini tidak segera disikapi tentu akan sangat berdampak terhadap masa depan partai pada pemilu pemilu berikutnya.

Sebagai kader dan simpatisan partai berlambang kiblatnya umat Islam berharap agar semua elite Partai berpikir untuk mengembalikan kejayaan partai seperti pada era almarhum Hamzah Hazmi yang berhasil sebagai pemenang ketiga pemilu saat itu.