Hal tersebut secara tegas disebutkan pada PO partai yang harus memprioritaskan kadernya sendiri untuk maju sebagai kepala daerah. Sedangkan sampai saat ini ketua umum DPP partai belum definitif masih sebatas PLT paska lengsernya Suharso Monoarfa sebagai ketua umum partai.
Akankah Muktamar luar biasa dilakukan dalam waktu dekat seperti yang sedang di lakukan oleh Golkar setelah Airlangga mengundurkan diri.
Jika ini dilakukan pada bulan Agustus seperti partai lainnya, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kebijakan terkait keputusan yang telah dikeluarkan. Apalagi setelah partai berlambang ka' bah ini tidak lolos ke Senayan pada pemilihan umum yang lalu.
Nampaknya Golkar sedikit lebih maju dalam menyikapi turbulensi yang terjadi di internal partai yang telah menetapkan PLT beberapa hari setelah ketua umumnya mundar dan menyepakati agenda rapimnas dan munaslub untuk memilih ketua umum definitif pada 20 Agustus ini, hal ini dilakukan untuk menjaga Marwah partai sebagai partai yang sedewasa dengan PPP.
Sedangkan PPP hingga saat ini belum terdengar adanya Muktamar sebagai evaluasi menyeluruh terhadap masa depan partai yang dalam sejarahnya baru sekarang tidak lolos ke Senayan. Padahal jabatan PLT ketua umum sudah setahun lebih. Jika ini tidak segera disikapi tentu akan sangat berdampak terhadap masa depan partai pada pemilu pemilu berikutnya.
Sebagai kader dan simpatisan partai berlambang kiblatnya umat Islam berharap agar semua elite Partai berpikir untuk mengembalikan kejayaan partai seperti pada era almarhum Hamzah Hazmi yang berhasil sebagai pemenang ketiga pemilu saat itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H