Turbulensi politik dan faksi di beberapa partai menjelang pendaftaran pilkada serentak menjadi ulasan utama diberbagai media.
Mundurnya ketua umum Golkar, agenda Kongres, Munas, Muktamar atau istilah lain dari partai politik menjadi indikator kuat adanya faksi faksi disejumlah partai terkait pilkada 2024.
Komitmen partai untuk mendukung kadernya maju sebagai kepala daerah akan diuji pada kongres atau munas yang akan digelar pada bulan bulan ini.
Sejumlah partai sudah mengagendakan acaranya minggu akhir bulan Agustus bersamaan dengan pendaftaran calon di KPUD.
Semisal Nasdem kongres 25 - 27 Agustus, Munaslub Golkar paska mundurnya Airlangga, Muktamar PKB dan partai lainnya juga digelar bulan Agustus ini.
Agenda utama dari acara tersebut adalah arah dukungan calon dan koalisi partai agar dapat memenangkan kompetisi pilkada.
Untuk membangun koalisi dengan partai inilah yang memunculkan faksi apakah mengedepan kader atau mengusung calon diluar kader.
Berbagai spekulasi muncul seperti intervensi penguasa, besarnya mahar, tawaran jabatan di kabinet dan alasan lainnya menjadi ujian tersendiri bagi partai untuk mengusung calonya maju sebagai kepala daerah.
Dinamika politik yang berkembang di pilbup Lombok Timur juga tidak terlepas dari isu tersebut. Sebut saja PPP yang mengeluarkan SK B1KWK kepada Iron Edwin yang bukan kadernya, padahal sampai saat ini Gerindra belum mengeluarkan SK kepada H Iron yang merupakan kadernya sendiri.Â
Lagi pula pendaftaran masih 14 hari lagi.
Langkah politik PPP tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan simpatisan dan kader partai terkait dengan pidato dari Ketua DPC dan Ketua DPW P3 yang menyatakan akan mengusung kadernya sendiri di Pilbup Lombok Timur.
