Dan ketiga, membuat pernyataan yang menyatakan mereka independen, dan syarat lainnya seperti memiliki kantor, atau sekretariat," tambahnya.
Ia berharap partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu terus meningkat, baik dalam jumlah lembaga yang terakreditasi, maupun dalam hal aktivitas dan fokus pemantauannya.
Hal itu karena, selain kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, instrumen serta modus pelanggaran juga kian variatif. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan.
Sedangkan Kordiv Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad selaku pengarah dalam konferensi pers tersebut mengurai sejumlah program yang akan dilakukan Bawaslu.
"Terkait dengan pencegahan, kami di Bawaslu sudah melakukan sejumlah program, ada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang sudah berjalan dan punya alumni aktif yang tersebar di 24 kabupaten dan kota," jelas Saiful Jihad.
"Selanjutnya ada program yang khusus menyasar calon pemilih pemula yakni Bawaslu goes to School, serta program pengawasan partisipatif yang melibatkan Perguruan Tinggi, seperti KKN Tematik dan kerjasama dalam hal penelitian dan riset," tambah Saiful Jihad.
Demikian pula dengan penguatan internal yang dikhususkan kepada keterampilan dan pengetahuan seluruh SDM yang ada di Bawaslu untuk mendukung proses kerja Bawaslu.
"Berbagai macam aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam hal teknis penanganan pelanggaran serta teknis pelaporan juga telah disediakan oleh Bawaslu, seperti salah satunya SIGAP Lapor. Semua itu untuk disiapkan untuk menghadapi proses pemilu 2024 mendatang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur undang-undang," jelas Saiful Jihad. Kami berharap dengan ini semua, ke depan pemilu lebih baik.
Selain itu, kata Saiful, jika melihat data penanganan pelanggaran Bawaslu Sulsel pada 2019, itu jumlah penanganan yang terbanyak, dengan proses penanganan pelanggaran terbaik di Indonesia.
"Berangkat dari data itu, tahun ini kami melakukan banyak program pencegahan, untuk menekan potensi seperti yang terjadi di tahun 2019," kata Saiful Jihad.
Belum lama ini, Bawaslu juga secara resmi telah membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada 10 Juni lalu.
