Sekolah Masuk Jam 5 Pagi Perlu Kaji Ulang

Memajukan pendidikan tanah air masih banyak alternatif lain yang bisa tembus oleh Kemendikbud Republik Indonesia dan pemerintah daerah. Hal ini harus dilakukan kajian berulang-ulang dikursi empuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai contoh konkrit di daerah tempat saya mengabdi, di sini ada 100 orang peserta didik SMA dan 80 orang peserta didik SMP.  Tantangan masing-masing peserta didik datang sekolah jalan kaki bangun jam 04.00 pagi, itu artinya siswa harus paksa membawa obor bambu atau penerangan lainnya ke sekolah. Belum lagi peserta didik lewati beberapa air sungai yang cukup deras. Jarak peserta didik menempuh ke sekolah sekitar 3 km dengan waktu berkisar 2 jam.

Dari ratusan peserta didik tersebut sangat memperihatinkan jika mereka datang sekolah dengan musim hujan yang cukup lebat dua bulan terakhir. Mereka (peserta didik) berasal dari dua desa yakni Desa Waka, Desa Pongkolong, Kec. Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil pengamatan saya usia puluhan tahun dua desa ini sangat tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur PLN, jaringan Telkomsel, dan Infrastruktur jalan aspal hotmix masuk dan keluar kota super premium Labuan Bajo.

Orang tua peserta didik dua desa ini hemat saya sangat luas biasa membiayai pendidikan anaknya dengan begitu banyak keterbatasan.
Karena tekad yang luar biasa apa pun yang terjadi orang tua mereka harus banting tulang mengongkosi buah hatinya ke jenjang pendidikan lebih atas.

Selain guru kini kemudian dipaksa untuk bangun lebih awal tidak seperti biasanya guna mencerdaskan anak bangsa, orang tua siswa  juga dipaksa untuk mengantarkan (jalan kaki) anaknya ke sekolah.

Apakah orang tua setiap peserta didik setiap harinya selalu mengantar anak mereka kesekolah?
Lalu, apakah dengan metode ini kualitas pendidikan di NTT jauh lebih baik dari sekolah lain di Indonesia?, Saya katakan ini akan berdampak buruk peserta didik akan banyak yang putus sekolah dengan alasan keterlambatan diberikan sanksi oleh sekolah.

Selama infrastruktur belum memadai, program pemerintah itu hanya akan sekadar program yang tanpa menengok masalah dan solusi yang dihadapi peserta didik di kampung-kampung.