Antara Pro dan Kontra atas Wilayah Ibu Kota Baru

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengusulkan beberapa alternatif , yakni 3 alternatif, yaitu yang pertama ibu kota tetap di Jakarta dan kawasan pemerintahan di sekitaran Istana dan Monas, kedua ibu kota berada di keresidenan Jabodetabek, dan ketiga berada di luar Pulau Jawa. Pada semua wacana yang telah ramai kemudian kembali luntur karena masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada awal tahun 2019 dan juga kesibukan presiden akan kampanye demi mendapatkan jatah yang kedua kalinya.

Setelah pemilihan umum presiden, Presiden Jokowi dengan wakilnya Kyai Ma'ruf Amin mendapatkan suara unggul di bandingkan pesaingnya dan kini kembali menjabat lagi menjadi presiden. Setelah pengangkatan Presiden baru, beberapa bulan kemudian sangat ramai isu dan wacana pemindahan ibu kota sehingga Presiden Jokowi Dodo dengan tegas menyampaikan pidato tersebut saat pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi menyinggung kuat atas usulannya untuk pemindahan ibu kota ke luar Pulau  Jawa  dengan meminta izin kepada seluruh wakil rakyat pada kesempatan tersebut.

Tidak lain, hal hal yang sering di sebut dalam penataan ruang dan juga pemindahan ibu kota adalah kata wilayah sering muncul di benak kita dan beranggapan itu hanya sebuah batas tempat, sebenarnya apa itu wilayah ? jika melihat dari definisi wilayah merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi dengan memiliki elemen -- elemen khusus serta ciri khas yang dapat menggambarkan bahwasannya suatu kawasan tersebut memiliki keseragaman dan homogenitas.

Homogenitas yaitu sebuah kesamaan dimana antara satu tempat dengan tempat yang lain memiliki karakteristik yang sama, misalnya satu tempat memiliki karakteristik pegunungan dan tempat disebelahnya atau yang berdekatan memiliki elemen topografi yang sama sehingga karakteristiknya sama sama pegunungan sehingga kedua wilayah tesebut dinamakan wilayah pegunungan. Semisal contoh lagi, suatu tempat memiliki karakteristik pantai karena tempat tersebut berlokasi di pesisir dan tempat disebelah kanan kirinya juga pasti tidak jauh dari perbedaan karakteristik dan intinya sama, sehingga wilayah tersebut dinamakan  wilayah pantai atau pesisir. Begitulah gambaran dari homogenitas atau dikenal dengan keseragaman.

Menurut pendapat para ahli terdapat teori -- teori yang  dapat menggambarkan bagaimana pengertian wilayah itu sendiri. Adapun menurut Fannemar yang beranggapan bahwasannya suatu area dapat di golongkan berdasarkan kenampakan permukaan yang seragam dan di kontraskan dengan area sekitarnya. Adapu menurut pakar yang lain seperti taylor yang mendefinisikan bahwasannya wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan dibedakan lagi dengan sifat -- sifat yang berbeda dan ditunjukkan juga oleh sifat yang berbeda pula dari yang lainnya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional menjelaskan juga apa itu wilayah?

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang berkaitan didalamnya dabn batasnya di tentukan berdasarkan formal dan fungsional. Maksud dari batas fisik dan non fisik berdasarkan penjelasan yang di berikan oleh peraturan pemerintah tahun 1997 intinya itu adalah karakter pembeda, jika fisik maka karakteristik pendukungnya ialah homogen dan statis karena di ambil dari karakteristik fisik, misalnya suatu wilayah yang memiliki karakteristik permukaan pegunungan sehingga wilayah tersebut dinamakan wilayah pegunungan, sampai kapanpun wilayah tersebut tetap di namakan wilayah pegunungan karena tidak mungkin wilayah itu akan berganti pegunungan ke pantai.

Oleh karena itu itulah yang dinamakan wilayah berdasarkan karakter fisik atau batas fisik. Jika dilihat dari aspek non fisik yaitu fungsional itu dapat di artikan sebagai fungsi kawasan dari wilayah tersebut dan ciri-cirinya heterogen dan dinamis. Misalnya suatu wilayah memiliki fungsi sebagai pusat administratif, maka dari wilayah tersebut dapat di bagi ke beberapa fungsi kawasan, seperti administratif pemerintahan, administratif pendidikan, administratif lingkungan, dll itu bisa berubah sewaktu -- waktu jika suatu saat terdapat pemindahan ibu kota atau peralihan fungsi, misalnya fungsi tersebut akan di ganti fungsi ekonomi,  karena bisa saja jika ada hal hal yang di inginkan oleh pemerintah karena banyak faktor yang menganggap wilayah tersebut banyak terdapat perusahaan. Oleh karena itu, karakter non fisik tersebut memiliki karakter dinamis dan heterogen karena dapat berganti -- ganti sesuai keperluan dan faktor yang ada pada wilayah tersebut.

Indonesia harus mencontoh dan mempelajari beberapa contoh negara yang berhasil dalam melaksanakan pemindahan ibu kota, salah satunya adalah negara Australia, dimana pada tahun 1927 telah melakukan pemindahan ibu kota  dari Kota Meulbourne ke Kota Canberra. Adapun penyebabnya, yakni kompromi politik  antara Kota Sydney dengan Kota Meulbourne untuk dijadikan sebagai ibu kota Negara Australia, agar tidak terjadi perpecahan konflik, negara tersebut memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya di Kota Canberra karena kota tersebut lokasinya persis di tengah - tengah antara Kota Meulbourne dengan Kota Sydney, selain itu Kota Canberra memiliki ruang terbuka hijau yang cukup banyak.

Pemindahan ibu kota pada setiap negara pasti memiliki latar belakang yang hampir sama. Penyebab yang sering terjadi adalah kepadatan penduduk yang membuat sebuah wilayah kemampuan untuk bertahan sangatlah tidak bertahan untuk jangka lama, selain itu juga dengan wilayah yang memiliki volume penduduk yang sangat tinggi akan membuat sebuah wilayah tersebut memiliki banyak masalah dan berpotensi akan matinya wilayah tersebut karena tidak tahannya penduduk untuk menempati dari pada wilayah yang memiliki banyak masalah atau problem, sehingga membuat mereka untuk pindah ke wilayah yang lain yang dapat menampung dan masih bisa di tempati dengan nyaman.

Dalam pemindahan yang akan dilaksanakan pada negara kita memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Kota Jakarta dengan begitu daya tampung di Kota Jakarta sangatlah berkurang serta menjadikan aksebilitas yang sangat tinggi yang membuat kemacetan serta menjadikan tingkat polusi udara yang sangat tinggi. Untuk itu pemerintah khususnya Presiden Jokowi Dodo mengusulkan pemindahan di lakukan dengan segera agar tidak terjadi masalah -- masalah semakin bertambah di Kota Jakarta yang merupakan kota metropolitan yang sangat padat di Indonesia.

Profil Jakarta dari segi wilayah memiliki fungsi pusat ekonomi dan pusat pemerintah dan termasuk wilayah perkotaan karena yang terdapat pada permukaan hampir semuanya adalah bangunan dan bangunan tersebut adalah bangunan yang memiliki ukuran yang sangat besar dan tinggi apalagi banyak sekali apartemen dan gedung -- gedung tinggi termasuk hotel.

Jika kita analisa secara logika, dalam setiap bangunan atau gedung -- gedung yang sangat tinggi tentunya memiliki banyak orang yang juga harus terpenuhi kebutuhannya setiap hari, khususnya kebutuhan primer seperti air yang digunakan untuk mandi dan minum. Maka dari satu gedung saja sudah menyedot banyak air dari dalam tanah apalagi di wilayah perkotaan Jakarta yang penuhi dengan bangunan yang menjulang sangat tinggi yang mungkin daya supply dari sumber daya alam akan habis, sehingga pasokan seperti air bersih dan udara bersih akan sulit didapatkan pada tahun -- tahun mendatang. Sudah banyak sekali program pemerintahan DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan transportasi dan air yang berlebihan. Salah satu contoh program yang di lakukan pada jalur transportasi adalah pemberlakuan ganjil genap plat kendaraan pada wilayah perkotaan Jakarta.

Selain itu, pembangunan transportasi umum seperti MRT dengan tujuan kenyamanan dalam menggunakan transportasi tersebut. Namun masih tetap saja banyak masyarakat atau penduduk sana yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih hemat dan dapat digunakan ke banyak tujuan. Ini merupakan tantangan yang sangat sulit dari peerintahan dalam menjadikan suatu wilayah menjadi lebih baik dan sustainable. Aspek sosial yang juga sangat diperhatikan dalam urusan merencanakan karena mereka sendiri yang juga menggunakan sarana dan prasarana, sehingga harus di sosialisasikan rasa kepemilikan terhadap sarana dan prasarana serta kawasan yang nyaman untuk ditinggali.

Dari banyaknya permasalahan yang didapatkan di Kota Jakarta, Presiden Jokowi kembali menegaskan untuk segera memindahkan ibu kota agar tidak menambah permasalahan semakin banyak lagi, selain itu juga menjadikan sebuah negara yang memiliki pembangunan yang merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dirasakan oleh penduduk Indonesia.

Sebagai lokasi pengganti, Presiden  Jokowi telah memilih Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser atas opsi yang diberikan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan tinjauan langsung ke lokasi oleh Jokowi Dodo. Menurutnya, lokasi tersebut sangat cocok karena berlokasi persis di tengah -- tengah wilayah administrasi Negara Indonesia sehingga memudahkan dalam proses pemerataan pembangunan untuk masa mendatang. Lokasi kedua Kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari beberapa wilayah, yaitu daratan, pantai, dan pegunungan.

Berdasarkan Profilnya, kutai memiliki luasan wilayah pantai sekitar 7,4 persen atau 202.281 hektar dari luas total kabupaten. Sedangkan luasan daratan memiliki luasan 30,73 dari luas total, kondisinya sangat baik yang memiliki air tanah yang sangat baik, dapat di aliri air, serta tidak mudah erosi. Untuk wilayah pegunungan memiliki luasan 36,83 persen dari luas total kabupaten wilayah ini sebagian memiliki wilayah yang di preservasi karena memiliki hutan lindung yang sangat luas, wilayah ini memiliki luas 1.004.055 hektar. Berdasarkan kondisi fisik Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga di lewati belasan aliran sungai yang juga memiliki fungsi transportasi. Profil Kabupaten Penajam Paser sebagian besar adalah wilayah daratan dengan luasan 3.060,82 km persegi dan lautan seluas 272,24 km persegi sehingga memiliki jumlah total wilayah seluas 3.333,06 km persegi.

Kenapa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser dipilih sebagai calon ibu kota baru Indonesia, mungkin pertanyaan tersebut sangat penuh dengan pro dan kontra dari elemen masyarakat dan parlemen pemerintahan. Alasan kontra yang sering di utarakan ialah pulau kalimantan merupakan pulau dengan luas lima terbesar di dunia dan tentunya memiliki luas hutan yang juga luas sehingga Kalimantan di juluki sebagai paru paru dunia. Untuk itu jika sebagian wilayah disana dijadikan ibu kota maka akan banyak sekali perubahan lahan dari lahan hutan menjadi lahan pembangunan, yang mungkin dapat mengubah status wilayah tersebut bukan lagi wilayah hutan.

Ada juga alasan yang pro yang beranggapan bahwasannya sebagian besar wilayah Kalimantan tidak di lalui jalur aktivitas gunung berapi, sehingga disana sangat aman dan potensi bencana yang akan dirasakan di pulau tersebut sangat rendah. Selain itu dengan anggapan yang mendukung disana juga lokasi administratif berdasarkan perata Indonesia juga berada di tengah tengah Negara kita. Lalu, bagaimana pendapat menurut elemen perencanaan dari BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional?.

BAPPENAS sendiri sudah melakukan beberapa kajian tentang opsi yang diberikan untuk di jadikan sebagai ibu kota baru. Salah satu alasannya adalah dari pihak BAPPENAS sudah melakukan kajian selama 3 tahun terakhir karena atas wacana yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan analisanya, BAPPENAS telah melakukan kajian di tiga pulau, yaitu Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Pulau Kalimantan memiliki nilai yang unggul dari nilai -- nilai pulau lainnya karena yang utama adalah letak wilayah yang dan kondisi wilayah yang aman dari potensi bencana. Selain itu alasan lain keinginan untuk mewujudkan Indonesia sentris bukan Jawa sentris.

Oleh karena itu harus dibutuhkan banyak stake holder untuk melakukan kajian ulang terhadap lokasi yang sudah ditentukan agar dapat memberikan kebijakan yang berlaku bagi pihak investor dan perusahaan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan. Untuk itu pewujudan ibu kota masa depan adalah smart, green, beautiful, dan sustainable. Ada beberapa urgensi yang harus diketahui dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota yaitu daya dukung, pertimbangan daya dukung di kaltim, kajian sosial budaya, pondasi hukum, dan skema pembiayaan.