Setelah melakukan debat calon presiden (capres) hingga 3 kali, menyambut debat calon presiden yang ke 4 pada 4 Februari 2024 mendatang yang membahas tentang kesehatan, Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis dikenal dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) mengadakan Dialog Publik Bersama Tim Sukses Capres-Cawapres. Mengambil tema "Estafet Akhir Menuju Eliminasi TBC" yang diselenggarakan di Thamrin Nine Ballroom pada Rabu (31/01) kemarin dihadiri secara hibrid.
Acara yang diadakan pagi hari pukul 10.00 di tengah musim hujan di Jakarta dan sekitarnya, ternyata tidak menyurutkan langkah para peserta untuk hadir di lokasi. Pembacaan storytelling monolog yang disampaikan oleh Farah Diba, penyintas TBC XDR membuka acara hari itu. Beliau yang harus minum 15 butir obat setiap hari selama 3 tahun dan harus menunda pendidikannya sebagai dokter, sangat berharap bahwa eliminasi TBC dapat terjadi di negara kita. "Saya berharap acara ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi ketika kita keluar dari pintu ruangan ini, kita memiliki solusi, untuk hal pilu yang sebenarnya bisa dicegah dan dilanjutkan oleh para pemimpin selanjutnya."Â
Paparan Narasumber terkait penyakit TBC di Indonesia
Dalam paparannya di sesi awal, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) membahas peluang eliminasi TBC dan strategi akselerasi melalui inovasi upaya penanggulangan TBC. "Kemajuan teknologi di bidang TBC, yang paduan pengobatannya dari 6 bulan menjadi 4 bulan untuk TBC Sensitif Obat, sementara TBC-RO yang tadinya 18 bulan bahkan 2 tahun sekarang ada paduan terbaru BPaL dan BPaLM yang pengobatannya hanya 6 bulan saja." Beliau berharap siapapun yang terpilih diantara ketiga paslon ini harus meanggarkan lebih banyak dari APBN kita dan jangan bergantung dari donor luar negeri. "Kita harus on the track jalur yang benar dalam eliminasi TBC 2030," pesannya.
Kalau Prof Erlina membahas tentang peluang eliminasi dan strategi, maka Khairul Anas yang merupakan perwakilan dari Perhimpunan Organisasi Pasien TBC (POP TB) Indonesia mengangkat isu stigma dan diskriminasi serta peran komunitas terdampak dalam upaya penanggulangan TBC. Beliau mengungkapkan, "Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan komunitas sangat penting dalam upaya eliminasi TBC 2030. Mandat Perpres No. 67 Tahun 2021 terkait Penanggulangan TBC bahwa harus dibentuk satgas untuk menangani stigma dan diskriminasi yang bisa berkolaborasi dengan K/L terkait sehingga pasien TBC bisa menerima haknya kembali." Beliau berharap yang sudah berjalan bisa dilanjutkan dan diperbaiki dengan inovasi-inovasi unggulan agar eliminasi TBC dapat segera terwujud.
Nara sumber ketiga yaitu dr. Ahmad Fuady, M.Sc., PhD yang merupakan seorang peneliti yang membahas dampak ekonomi dan perlindungan sosial bagi orang terdampak TBC. "TBC bukan sekedar masalah bagaimana treatmentnya tapi bagaimana berimplikasi terhadap sosial dan kehilangan pekerjaan. Di penelitian sebelumnya, saya menemukan sepertiga pasien TBC kehilangan pekerjaan, dan mengalami biaya katastropik. Hal ini berdampak pada kepatuhan berobat yang harus mereka jalani. Oleh karena itu, beyond health sector harus dipikirkan terkait protection, nutrition, psychologist dan tempat tinggal yang layak huni."
Sebagai penutup sesi ahli dibawakan oleh dr. Nurul Nadia H.W Luntungan, M.PH selaku Ketua Pengurus Yayasan STPI yang menyampaikan pentingnya kolaborasi multi stakeholder dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia. "TBC bukan hanya masalah sektor kesehatan. Siapapun pemimpinnya, harus memastikan komunitas terlibat agar Orang dengan TBC harus dipastikan mendapatkan social protection. Tongkat estafet selanjutnya menjadi titik penentu apakah 809 ribu kematian dapat dicegah di tahun 2024-2029, penentu apakah penurunan angka TBC sampai 65/100.000 penduduk kasus TBC dapat tercapai, dan kerugian ekonomi 1900 Triliun rupiah dapat dihindari apabila Indonesia dapat mencapai eliminasi TBC di 2030."Â
Tanggapan Ketiga Timses dalam Penanggulangan dan Eliminasi TBC
Sesi selanjutnya yaitu sesi utama yang merupakan tanggapan dari tim sukses ketiga capres-cawapres terkait eliminasi TBC yang diawali oleh timses nomer 1. Dalam visi misi AMIN, perumusan regulasi mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan, public interest dan data. Tentang kolaborasi, fokusnya pada promotif, preventif dan memberikan perhatian yang lebih kepada tenaga kesehatan juga perlindungan terhadap penyintas yang non nakes yang tentu bisa mengalami dampak sosial dan ekonomi. Adapun kolaborasi yang ditawarkan yaitu co-creation untuk mengambil kebijakan dari pendpat yang muncul, yang kemudian diikuti crowdsourcing yang mendorong partisipasi warga untuk tidak akan dikriminalisasi. "Kita akan mendorong Health in All Policies serta Health in Mind untuk melibatkan semua stakeholder terkait juga melihat kualitas manusia," imbuh dr. Ganis Irawan, Sp. PD selaku Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin.Â
Sementara itu Dewan Pakar Kesehatan Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran, dr. Benyamin P. Oktavianus, Sp.P, memberikan tanggapannya akan hal yang disampaikan oleh keempat narasumber sebelumnya. "Saya sudah diminta Pak Prabowo untuk menangani TBC ini sebelum hari ini karena setiap 5 menit ada 15 orang yang meninggal karena TBC. Maka dari itu, kemungkinan besar akan dibentuk Badan Pemberantasan TB Nasional mulai dari presiden, menteri, TNI, sampai di tingkat masyarakat. Siapapun yang menang kita harus bergabung bersama untuk pemberantasan TBC."
