Sore itu Senin tanggal 16 Maret 2020 WIB, dari Istana Bogor Kepala Negara Ir. Joko Widodo memberikan keterangan persnya di depan wartawan. Dalam keterangan pers tersebut dinyatakan, bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diputuskan tidak mengambil kebijakan lockdown.
Hari itu juga pukul 18 GMT+1, dari Berlin Kanselir Jerman DR. Angela Merkel melalui keterangan persnya menyatakan, bahwa Republik Federal Jerman (selanjutnya disebut RFJ) juga mengambil keputusan senada dan diberlakukan pembatasan-pembatasan dengan azas (direkte) Kontakte zu minimieren - meminimalisir kontak (sosial langsung).Â
Ia terus menghimbau lewat media massa merujuk perkembangan jumlah warganya yang terinfeksi dan mempertimbangkan saran dari instansi terkait mengenai wabah, seperti Robert Koch-Institut.
Bersamaan dengan itu pemerintah RFJ terus berkoordinasi bersama Kepala Negara Bagian, hingga diberlakukannya kebijakan pembatasan keluar rumah di Negara Bagian Bavaria mulai Sabtu kemarin.
Sementara itu di tanah air sudah diumumkan Status Darurat Bencana sebagai tanggapan pemerintah menghadapi penyebaran virus yang mematikan dan belum ditemukan obatnya ini. Jika masyarakat bereaksi di luar kebiasaan bukan perilaku yang tidak wajar; Dalam keadaan terancam kebanyakan manusia secara alami akan mengikuti naluri untuk mempertahankan diri.
Di samping tentunya perilaku menimbun persediaan barang-barang yang dianggap paling mendasar untuk dipenuhi demi kelangsungan hidup. Dalam kasus wabah COVID-19 warga negara manapun akan terus memantau kesiapan pemerintahnya untuk mengukur sejauh mana dirinya terjamin keselamatannya.Â
[...] keinginan-keinginan manusia.
Dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, kesimpang-siuran informasi mengenai jaminan keselematan dari pemerintah sangat mungkin berlipat dampaknya pada kepercayaan. Dan jikalau tidak ditanggapi dengan koordinasi yang baik, orang akan mulai mempertanyakan kesanggupan pemerintahnya untuk menghadapi status darurat ini.
Bila perkembangannya berlanjut seperti yang diutarakan di atas, pada dasarnya, akan terbuka ruang bagi satu pihak untuk menekan terhadap pihak lain - seperti juga untuk menekan pemerintah.
Maka di samping terus berkomunikasi dengan warganya, pemerintah satu negara harus lebih aktif mengambil kebijakan untuk meringankan beban fisik dan terutama mental warganya, dan bahwa rakyat sedikit-banyaknya akan merasakan kehadiran pemerintah.
Saat ini adalah masa yang sensitif, karenanya setiap hal yang disampaikan harus satu kata dan satu nuansa. Untuk itu hubungan antara pusat dan daerah harus terkoordinir dengan baik.
