Kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian dan negara membuat adanya kerusuhan publik dan politik, hingga pengunduran diri dari kabinet kementerian sebelumnya. Terdapat permasalahan yang dianggap di luar kendali Sri Lanka dan sudah menjadi takdir.Â
Masalah ekonomi dan politik membuat negara lain mengalami injeksi ekspor, terutama pada sektor industri tekstil, seperti Zara, Mango, dan H&M yang berpindah dari Sri Lanka ke India, Bangladesh, Cambodia, dan Vietnam. Pandemi Covid-19 dan invasi Rusia Ukraina menjadi pemicu krisis finansial Sri Lanka yang juga menjadi pemicu adanya kerusuhan politik (George et al., 2022).Â
Terdapat 42 anggota partai politik pendukung pemerintah yang menarik bantuan dan banyak koalisi pendukung pemerintah yang mundur. Melemahnya pemerintahan Rajapaksa membuat para menteri Sri Lanka mengundurkan diri agar tercipta pemerintahan yang baru. Kerusuhan dan protes publik masih berlansgung.Â
Gotabaya mundur dari jabatan presiden dan ingin mengoper pemerintahan kepada Mahinda Rajapaksa, tetapi publik menolaknya. Publik melakukan protes atas pemerintahan Rajapaksa yang mengancam demokrasi dan menuntut Sri Lanka kembali ke sistem parlemen dan mengurangi kekuasaan presiden (Sebastian, 2022).Â
Kepercayaan publik juga hancur seiring banyakanya kasus korupsi, nepotisme, dan dinasti kekuasaan Rajapaksa, pemerintah melakukan amandemen terhadap konstitusi demi kepentingan Basil Rajapaksa, kakak dari Presiden Gotabaya, untuk dapat menjadi Menteri Keuangan (Surinimala, 2021). Hal ini membuat publik semakin geram hingga terdapat anggota parlemen yang tewas ditangan pada demonstran. Namun, pengunduran diri dari keluarga Rajapaksa dari pemerintahan membuat kerusuhan mulai surut (Kugelman, 2022).Â
Krisis KemanusiaanÂ
Menurut laporan dari World Bank khusus terhadap Sri Lanka (2022), Â akibat dari pandemi Covid-19 ekonomi Sri Lanka terkontraksi sebanyak 3,6 , dan meningkatkan harga dasar untuk standar hidup per hari sebesar 11,7 USD Â menjadi 3,20 USD. Laporan dari World Food Program (WFP) pada Juli 2022 menyatakan tiga dari 10 rumah tangga atau sekitar 6,3 juta orang tidak mampu mengamankan pangan (termasuk obat-obatan), dengan 65,600 orang di antaranya dinyatakan sangat parah. Angka ini telah meningkat kurang dari 30 hari yang sebelumnya merupakan 4,9 juta orang.Â
Selain itu, masyarakat miskin Sri Lanka tidak/kurang memiliki coping strategy untuk bertahan hidup di masa sekarang dibandingkan masyarakat/rumah tangga urban yang mampu bertahan hidup dari tabungan darurat. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina juga menyebabkan harga pangan global meningkat sebesar 24,7 Â (World Bank, 2022). Kemudian, WFP, di bulan Juni, melaporkan bahwa pada Juni 2022, inflasi pangan telah meningkat 57,4%.
Matthias dan Jayasinghe (2022) menjelaskan bahwa kenaikkan harga-harga ini pada akhirnya dapat menyebabkan malnutrisi yang semakin parah terhadap anak-anak Sri Lanka. Inflasi yang parah disertai dengan pelemahan mata uang Sri Lanka juga menyebabkan masyarakat Sri Lanka rentan terkena paparan penyakit (dari sebuah wabah), serta kesulitan dalam mendapatkan akses kenyamanan dan keamanan dari melemahnya tindak pencegahan dan pengendalian dari institusi-institusi kesehatan (Matthias dan Jayasinghe, 2022).Â
