RUU Cipta Kerja: Kebijakan yang Relevan Demi Pertumbuhan Ekonomi?

Arah pengaturan RUU Cipta Kerja ditujukan pada 3 kebijakan pokok yakni penyederhanaan perizinan, penciptaan kemudahan serta perlindungan UMKM, serta pengaturan kembali investasi dan proyek pemerintah agar menciptakan lapangan kerja. 

Tiga kebijakan pokok tersebut dijabarkan menjadi 11 klaster. Arah pengaturan tersebut kemudian diwujudkan melalui pencabutan atau perubahan beberapa pasal pasal dalam sejumlah undang undang.

Berdasarkan arah kebijakan pokok dan pembagian klaster tersebut, terlihat bahwa pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 3 komponen penting, yakni tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal. 

Fokus pemerintah pada sumber daya alam terlihat dari klaster penyederhanaan perizinan berusaha yang didalamnya termuat Perubahan undang undang mulai dari sektor pengelolaan wilayah pesisir, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan ketenaganukliran. 

Pemerintah menganggap sistem perizinan usaha saat ini tidak efektif serta rawan terhadap praktik korupsi. Penyederhanaan sistem ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Kebijakan pokok pemerintah selanjutnya adalah pada aspek pengaturan kembali investasi dan proyek pemerintah yang dilakukan untuk mendorong laju penanaman modal asing. Kebijakan ini dilakukan dengan menyederhanakan perizinan investasi asing. 

Terdapat permasalahan berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Portofolio, Perubahan UU Sektor yang mengatur DNI & Pembatasan Investasi, Perlindungan UMK, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, dan Sengketa Penanaman Modal. Beberapa peraturan yang tumpang tindih tersebut dianggap menjadi penghambat masuknya investasi asing.

Fokus pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan tertuang dalam kajian teoritis dan praktik empiris dari naskah akademik RUU Ciptakerja. Pemerintah menjadikan kesempatan bonus demografi sebagai dasar untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan, undang undang yang diubah adalah undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Kebijakan penyederhanaan izin berusaha mungkin akan membuat ekploitasi dumber daya alam menjadi lebih optimal. Kebijakan pengaturan kembali investasi dan proyek pemerintah mungkin akan meningkatkan investasi asing. 

Begitu juga dengan perubahan undang undang no 13 tahun 2003 mungkin akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah semua hal tersebut benar-benar akan efektif untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi?

Necessary dan Sufficient Condition untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi