3. Tingkat pengangguran yang tinggi pada sektor formal: Tingginya angka pengangguran di sektor formal dapat menyebabkan beberapa orang memilih untuk terjun ke underground economy sebagai sumber pendapatan. Ketika kesempatan kerja yang layak sulit didapatkan, individu-individu ini mungkin cenderung mencari kesempatan di sektor informal atau ilegal.
4. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah: Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola perekonomian dapat mengurangi motivasi mereka untuk patuh pada regulasi dan kewajiban perpajakan. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mengelola ekonomi dengan baik atau korupsi merajalela, mereka mungkin cenderung mengabaikan aturan-aturan dan mencari cara untuk menghindari keterlibatan formal dengan otoritas.
5. Tingkat korupsi yang tinggi: Tingkat korupsi yang tinggi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bawah tanah. Korupsi menciptakan lingkungan di mana bisnis tidak dapat beroperasi dengan adil dan terbuka. Pelaku usaha yang tidak ingin terlibat dalam praktik korupsi mungkin memilih untuk beroperasi di sektor bawah tanah agar dapat menghindari tuntutan dan pungutan korupsi yang merugikan.
Â
Dampak Underground Economy di Indonesia
Implikasi dari fenomena ini sangat serius dan kompleks. Salah satu konsekuensi yang muncul adalah terciptanya ketidakadilan ekonomi. Aktivitas underground economy sering kali menguntungkan sejumlah kecil individu atau kelompok, sementara mayoritas masyarakat dan sektor formal mengalami kerugian. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, menghambat mobilitas sosial, dan merusak keadilan distributif dalam masyarakat.
Selain itu, underground economy juga merusak integritas sistem perpajakan. Dengan adanya penghindaran pajak yang luas, penerimaan negara berkurang secara signifikan. Hal ini mengakibatkan tekanan fiskal yang lebih besar pada sektor formal dan masyarakat yang taat pajak, serta mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai.
Fenomena underground economy juga menyebabkan kerugian ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan, investasi infrastruktur, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, aktivitas ilegal dan penghindaran pajak dapat merusak daya saing ekonomi, menghambat pertumbuhan, dan menciptakan ketidakstabilan.
Oleh karena itu, perhatian dan upaya serius dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena underground economy di Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperbaiki antara lain:
Strategi Penanggulangan Underground Economy
