Politik Hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 dan 1978

Terjemahan pembangunan ekonomi pada GBHN tahun 1973 dan 1978 ditekankan dalam kegiatan koperasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja yang selaras dengan pembangunan sistem pendidikan, peningkatan program KB, serta transmigrasi penduduk. 

Pada zaman orde baru, pengejawantahan poin-poin di atas disebut dengan Trilogi Pembangunan yakni pembangunan yang berfokus pada stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

 

Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada arah hukum politik GBHN 1973 dan 1978. Berikut tabel perbedaan dasar arah politik hukum GBHN 1973 dan 1978:

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi pengejawantahan dari dokumen GBHN yang menjadi program kerja pada masa orde baru yang diinisiasi sejak tahun 1969. GBHN 1973 memasuki era Repelita II yang berfokus pada sektor petanian dengan meningkatkan pengolahan industri dari bahan mentah menjadi bahan baku. 

Sedangkan GBHN 1978 memasuki era Repelita III yang masih berfokus pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Tahapan-tahapan Repelita tersebut berciri khas perspektif modernis yang menganggap bahwa pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan terencana.

 Penambahan asas kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap diri sendiri pada GBHN 1978 dipandang penting karena kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum dalam proses pembangunan yang terencana dan terarah. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. 

Bertambahnya poin ketahanan nasional dalam Pola Pembangunan Nasional GBHN 1978 menjadi konsekuensi atas bertambahnya ABRI sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sistem pertahanan yang dibangun pada GBHN 1978 dikenal dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta diwujudkan melalui ABRI yang menjadi kekuatan Hankam dan kekuatan sosial. 

Demikian persamaan dan perbedaan dalam GBHN 1973 dan 1978 yang sebenarnya belum terdapat banyak perubahan poin pembangunan nasional yang tercantum dalam naskah tersebut.