Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kesetaraan gender dianggap sebagai konsepmulti faktor yang didasarkan pada prinsip-prinsip normatif tertentu seperti anti-kemiskinan, anti- eksploitasi, dan kesetaraan pendapatan, dan lain-lain, Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

Ketidaksetaraan gender di industri pariwisata pun juga terjadi, gender industri pariwisata sering kali memegang pekerjaan tingkat rendah, upah rendah, dan tidak tetap. Dan kebijakan yang diambil harus berfokus pada mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, pemberian kesempatan pendidikan gratis adalah langkah menurunkan tingkat buta huruf.

Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi, kegiatan politik terkait dengan partisipasi politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik menjadi penting karena akan berkontribusi pada proses pembangunan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kapasitas, kompetensi dan potensi masyarakat. Namun, suara dan kehadiran perempuan masih belum maksimal dari posisi kepemimpinan termasuk cabang eksekutif pemerintah dan parlemen di seluruh dunia.

                                            

tantangan dalam kepemimpinan perempuan dalam organisasi, partisipasi politik perempuan, pemberdayaan perempuan dan reproduksi kesehatan yang berdampak pada kesetaraan dalam kesempatan kerja. Sehingga mendorong partisipasi Perempuan dan anak perempuan agar mereka menikmati akses yang sama baik di bidang pendidikan, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik, pengambilan keputusan di semua tingkatan sebagai prasyarat untuk tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan