"Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi di depan komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2010). Mereka menuntut pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2010 yang menghapus Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) karena melecehkan nasib guru honorer, guru bantu dan guru tidak tetap........"
Demikian dua tahunan ke belakang, media massa pernah ramai dengan pemberitaan tentang unjuk rasa guru yang berusaha memperjuangkan nasibnya itu. Dan aksi para guru itu kemudian mendapatkan berbagai tanggapan yang kebanyakan bernada negatif. Ada yang mengomentari : "Unjuk rasa koq mikirin perut sendiri", "Nasib sendiri diurusin, anak-anak didik ditinggalin", dan komentar-komentar lain yang secara langsung maupun tak langsung tidak menghalalkan para guru berunjuk rasa turun ke jalan.
Di antara yang aktual dari kondisi guru saat ini adalah sedang "digoda" dengan aturan tentang sertifikasi atau inpassing. Entah dari mana asal permasalahannya, yang pasti aturan-aturan dari Pusat seringkali tidak bisa dengan mudah dibaca dan dipedomani langsung oleh obyeknya (baca : para guru). Tidak sedikit di antara para guru yang kehilangan kesempatan untuk ikut program pemberdayaan guru, alih-alih mendapat kesempatan malah nyasar ke program "guru terpedaya". Ada beberapa yang sudah selamat mendapat kesempatan, eee..... ternyata masih diajak untuk "bersyukur" kepada segenap pihak yang katanya telah "berpartisipasi" menghitam-putihkan nasibnya. Dan anehnya, tidak sedikit juga guru yang bersikap "nrimo / easy going" saja dengan berbagai bentuk perlakuan yang oleh para pakar unjuk rasa, perlakuan seperti itu termasuk kategori "penindasan HAM" yang perlu "diparlemenjalanankan".
Namun nampaknya, kita belum mendengar ada aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa yang sudah pakar berunjuk rasa itu, aspirasi yang disuarakannya adalah berkaitan dengan nasib guru yang "pahlawan tanpa tanda jasa itu".
Kenapa ya ?????
